detik.com
Pemerintah mulai melakukan gebrakan baru untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) resmi diuji coba di Banyuwangi, menyusul temuan sekitar 50% anggaran bansos tidak tepat sasaran.
Pilot project digitalisasi bansos dimulai Kamis (18/9/2025) di dua wilayah percontohan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Ada dua mekanisme pendaftaran. Pertama, warga bisa mendaftar mandiri lewat aplikasi Portal Perlinsos dengan syarat memiliki identitas kependudukan digital. Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Banyuwangi, terdapat 500 agen perlinsos yang selama ini bertugas sebagai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Mereka akan membantu input data sekaligus memverifikasi warga yang masuk kategori tidak mampu.
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi Choiril Ustadi Yudawanto menyatakan, para agen sudah mendapat pelatihan menyeluruh dari Kemensos.
“Kami dari Kabupaten Banyuwangi telah sepenuhnya siap untuk mendukung uji coba program tersebut. Dalam uji coba ini akan diketahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya,” kata Ustadi Yudawanto.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi mengusulkan pelibatan kader Dasawisma untuk memperluas jangkauan penyisiran warga. Jika terealisasi, jumlah agen bisa mencapai 2.000 orang.
Uji coba ini ditargetkan selesai dalam dua pekan, lalu pendaftaran digitalisasi perlinsos secara penuh dimulai Oktober mendatang.
Sementara itu, Anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menegaskan bahwa siapa pun bisa mendaftar. Pemerintah akan memverifikasi data berdasarkan sejumlah kriteria, mulai dari aktivitas keuangan di bank Himbara, data BPJS, hingga kepemilikan aset.
“Yang akan dicek sebagai verifikasi adalah aktivitas keuangan di bank Himbara, data BPJS Ketenagakerjaan, data BPJS Kesehatan, kepemilikan sertifikat tanah di BPN, dan kepemilikan kendaraan bermotor di Polri,” jelas Andika.
Ia menyebut, dari Rp 500 triliun anggaran bansos, separuhnya tidak tepat sasaran.
“Bayangkan, selama ini dari besaran alokasi anggaran Bansos yang di sana juga untuk subsidi yang nilainya mencapai Rp 500 triliun, itu 50% nya tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran bansos tahun mendatang, seperti PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Tahun ini, penyaluran masih memakai data dan mekanisme lama.
“Di Banyuwangi ini penduduknya 680 ribu kepala keluarga. Hari ini penerima bansos PKH 48 ribu kepala keluarga. Saat ini kita tidak tahu keluarga yang butuh bantuan hanya sejumlah itu atau lebih banyak. Nah, dengan program ini, kita akan tahu siapa saja yang merasa butuh dan akan diverifikasi siapa yang memang benar-benar membutuhkan bantuan,” sambungnya.
(irb/hil)
