sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Rencana Agrinas mengimpor mobil sebanyak 105 ribu unit untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih memantik perdebatan luas.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.
Impor dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan skema completely built up (CBU) dari India.
Kendaraan tersebut terdiri atas 35 ribu pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35 ribu truk roda enam.
Total nilai impor diperkirakan mencapai Rp24 triliun.
Menurut Kadin, impor CBU berisiko memukul industri komponen otomotif nasional, mulai dari mesin, sasis, ban, aki, hingga sistem elektronik.
Rantai pasok yang selama ini menopang perakitan kendaraan berpotensi terganggu, termasuk target peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penyerapan tenaga kerja.
Sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu disebut memiliki kapasitas produksi pikap nasional hingga 400 ribu unit per tahun.
Mayoritas unit berpenggerak 4×2 dengan TKDN di atas 40 persen dan didukung layanan purnajual.
Industri lokal juga dinilai mampu memproduksi tipe 4×4 jika diberi waktu persiapan.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan impor dipilih karena harga lebih kompetitif, bahkan disebut hampir 50 persen lebih murah, dengan kualitas dan daya tahan yang andal.
Pemerintah pun telah mengetahui rencana tersebut.
Kritik juga datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan DPR yang menilai kebijakan ini menyangkut arah industrialisasi jangka panjang.
Skema alternatif seperti CKD/IKD, kemitraan manufaktur, serta kewajiban investasi perakitan lokal dinilai lebih selaras dengan penguatan industri nasional.
