Sebelumnya Kekuatan APBD Rp 1,88 Triliun
BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Ba nyuwangi mengajukan revisi pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2013 ke pada DPRD. Target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2013 diproyeksikan naik menjadi Rp 1,882 Triliun dari target APBD induk sebesar Rp 1, 775 Tri liun. Dalam revisi itu, ada kenaikan sekitar Rp 127 miliar lebih atau naik sekitar 7,24 persen dari target APBD induk.
Meningkatnya target pendapatan daerah itu ditunjang pendapatan asli daerah (PAD). Dalam revisi perubahan APBD, target penerima PAD naik menjadi Rp 170,11 miliar atau sekitar 5,03 persen dari sebelumnya se besar Rp 161,7 miliar. “Ada kenaikan sebesar Rp 8,14 miliar,” ungkap Kepala Dinas Pen dapatan Daerah, Suyanto Waspo Tando Wi caksono, kemarin (16/7).
Perubahan target penerimaan PAD itu di topang perubahan target beberapa kom ponen penerimaan PAD. Pajak daerah di proyeksi naik sekitar Rp 4,8 miliar menjadi Rp 59,42 miliar, dan retribusi di proyeksi naik Rp 1,68 miliar menjadi Rp 25,85 miliar Selain itu, penerimaan penda patan lain di proyeksikan me ningkat cukup signifikan se kitar Rp 111,72 miliar atau naik 38, 01 persen.
Dalam APBD in duk, penerimaan lain-lain di proyeksikan Rp 293,96 miliar dan pada perubahan APBD naik menjadi Rp 405,69 miliar. Tidak hanya merevisi target penerimaan, pemerintah daerah juga merevisi target belanja daerah. Sektor belanja mengalami kenaikan sekitar Rp 196,1 miliar dari target belanja APBD 2013 Rp 1,88 Triliun. “Dalam revisi APBD perubahan, target belanja daerah naik menjadi Rp 2,08 Triliun lebih,” kata Kepala Bappeda Agus Siswanto.
Meningkatnya target belanja daerah itu dibarengi naiknya beberapa sektor. Target belanja langsung SKPD naik sekitar Rp 93,12 miliar menjadi Rp779,86 miliar. Target belanja tidak langsung naik sekitar Rp 83,7 miliar hingga Rp 1,28 Triliun dari target APBD induk.
Peningkatan belanja tidak lang sung berasal dari belanja gaji pegawai naik sekitar Rp 83,71 miliar, dan belanja hibah bansos naik sekitar Rp 16,49 miliar. “Peningkatan belanja ti dak langsung ini merupakan upaya pemerintah daerah meng – gerakkan perekonomian masyarakat melalui aktivitas produktif,” tambah Agus. (radar)
