TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Kerugian negara yang disebabkan oleh praktik kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau truk bermuatan dan berdimensi lebih telah mencapai Rp.37 triliun. Menyikapi ituPolresta Banyuwangi mengambil langkah proaktif dengan membangun sinergi komprehensif bersama lintas sektor.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Menuju 2027 Zero ODOL di Rupatama Polresta Banyuwangi, Rabu (22/10/2025). Tentu hal ini menjadi upaya dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, tertib, berkeadilan dan menekan angka kecelakaan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si., dan dihadiri oleh berbagai lintas sektor, mulai dari DPRD Banyuwangi, Dinas Perhubungan, Dinas PU CKPP, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, BBPJN Jatim–Bali, hingga pengusaha ekspedisi termasuk komunitas sopir truk.
FGD ini menjadi wadah sinergi dan kolaborasi bersama dalam mencari solusi komprehensif atas persoalan kendaraan ODOL yang berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.
Upaya ini juga dilakukan demi menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak dalam mewujudkan keselamatan di jalan raya. Seperti yang telah menjadi diketahui yakni ‘Salus Populi Suprema Lex Esto’ atau Keselamatan adalah hukum tertinggi.
“Masalah ODOL tidak bisa diselesaikan secara sepihak, perlu kolaborasi dan kesepahaman agar target Zero ODOL 2027 benar-benar tercapai,” kata Kombes Pol. Rama Samtama Putra dalam kesempatan FGD itu, Kamis (23/10/2025).
Kombes Pol. Rama juga menambahkan, Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menginisiasi forum lintas sektor sebagai langkah nyata menuju perubahan dan ketertiban dalam dunia transportasi.
“Semoga FGD ini semua memiliki komitmen sama dalam 2027 menuju Zero ODOL,” tuturnya.
Dalam pemaparan FGD itu, Kasatlantas Polresta Banyuwangi, Kompol Elang Prasetyo, S.I.Kom., M.H., mengungkapkan bahwa kendaraan ODOL menyumbang kerugian negara hingga Rp.37 triliun per tahun akibat kerusakan jalan, serta menjadi penyebab 10–20 persen kecelakaan lalu lintas.
Diskusi berjalan hangat dan interaktif. Komunitas dari para sopir serta pelaku usaha transportasi juga menyampaikan harapannya agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih. Hal ini juga bisa disertai kebijakan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial bagi pelaku usaha.
“Kita mengusulkan agar pengemudi truk mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan mengingat tingginya risiko kerja di lapangan,” tutur Kompol Elang.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta kegiatan menandatangani Pakta Integritas Menuju Banyuwangi Zero ODOL 2027. Dalam pakta tersebut, para pihak menyatakan siap:
-Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
-Tidak melakukan pelanggaran Over Dimension dan Over Loading (ODOL).
-Memastikan seluruh kendaraan angkutan memenuhi standar teknis dan laik jalan.
-Mendukung penuh program pemerintah menuju Indonesia bebas ODOL.
-Siap menerima sanksi apabila terbukti melanggar komitmen ini.
Sebagai penutup, kegiatan dilanjutkan dengan aksi simbolis pemotongan bak truk yang dimensinya melanggar ketentuan, dilakukan langsung oleh Kapolresta Banyuwangi dan disaksikan oleh seluruh peserta FGD.
Kegiatan tersebut menjadi simbol nyata keseriusan Polresta Banyuwangi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas serta mewujudkan transportasi yang aman, manusiawi, dan berkeadilan di Banyuwangi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, memberikan apresiasi terhadap langkah Polresta Banyuwangi yang mengedepankan pendekatan dialogis dan solutif.
“Masalah ODOL ini menyangkut banyak kepentingan. Kami siap memberikan dukungan politik dan regulasi agar Banyuwangi benar-benar siap menuju Zero ODOL 2027,” ucapnya. (*)
| Pewarta | : Anggara Cahya |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
