Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Banyuwangi Terancam Kehilangan Wilayah

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

KALIBARU – Seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Jalur Lintas Selatan (JLS) di Banyuwangi memiliki panjang 110 kilometer. Jalur tersebut terhitung mulai kawasan Tangki Nol, Malangsari, Kendeng Lembu, hingga Ketapang.

Yang mengejutkan, warga yang tinggal di wilayah perbatasan Banyuwangi selatan itu kini banyak yang tercatat sebagai warga Jember. Padahal, sesuai wilayah, sejatinya mereka tinggal di area Bumi Blambangan. Hal itu diungkapkan pengurus Lembaga Kajian Pertambangan dan Lingkungan (LKPL) Banyuwangi.

Pengurus LKPL Banyuwangi, Samsul Arifin mengatakan, ratusan pemukiman warga yang tinggal di area perbatasan kini tidak lagi tercatat sebagai warga Banyuwangi Jangankan warga yang tinggal diperbatasan, kata dia, warga yang tinggal di pinggiran Malangsari juga sudah ber-KTP Jember.

’’Jangankan di Tangki nol, di pinggiran Malangsari saja sudah dikuasai Jember,’’ ungkapnya saat berkunjung ke Radar Banyuwangi Biro Genteng, tadi malam. Menurut dia, ada sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) yang kini memiliki KTP Jember. Seperti warga yang tinggal di Pedukuhan Nangkaan, Sikapuh, dan Sikapul.

’’Mereka sekarang bukan lagi warga Banyuwangi. Padahal lokasi mereka berada di kawasan Banyuwangi. Ini anehkan,’’ kata sekretaris Partai persatuan Pembangunan (PPP) Banyuwangi itu. Selama ini, lanjut dia, ratusan pemukiman warga tersebut tidak pernah diperhatikan pemerintah.

Sehingga, penyerobotan lahan di area perbatasan bisa sampai terjadi. ’’Tanah tegal juga sudah diklaim Jember,’’ tuding mantan anggota dewan itu. Dia menjelaskan, jika warga di sekitar perbatasan tersebut diduga dieksploitasi Jember. Bahkan, mereka harus rela merogoh kocek ratusan ribu untuk pajak. ’’Mereka ditarik 225 ribu perhektare.

Katanya, lahan itu sudah digarap orang tua mereka sejak tahun 1972,’’katanya sambil menunjukkan dokumen penting. Oleh karena itu, kata dia,  agar tidak terjadi gejolak yang berkepanjangan, pemerintah Banyuwangi segera mengambil inisiatif.

Jika tidak, maka lambat laun wilayah Banyuwangi terus menyusut. ’’Pemerintah sini harus segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah Jember,’’ harapnya. (Radar)