Berlakukan Perda OPD, Bupati Banyuwangi Lantik 238 Pejabat

0
214

“Juga untuk mengefisienkan tenaga yang kita miliki. Sebab, saat ini kurang lebih 160 jabatan struktural kosong. Tidak ada orangnya. Maka kita gabungkan,” kata dia.

Anas berharap, dengan penataan OPD dan pejabat tersebut, tahun ini Banyuwangi dapat meraih nilai AA dalam Sisten Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip). Saat ini, imbuh Anas, Banyuwangi berhasil menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih Nilai A.

Sebagaimana diketahui, DPRD Banyuwangi tengah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Banyuwangi. Bahkan, produk hukum yang merupakan Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 itu telah resmi diundangkan sebagai Perda Nomor 10 Tahun 2019 pada 12 Desember lalu.

Mengacu perda terbaru, ada tiga OPD yang dihapus dan kewenangannya dilebur ke sejumlah SKPD lain. Tiga OPD yang dihapus tersebut meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPP-KB).

Di sisi lain, ada sejumlah SKPD yang dirombak untuk mengakomodasi urusan yang menjadi kewenangan tiga OPD yang dihapus tersebut.

Lanjutkan Membaca : First | ← Previous | ... | 2 |3 | 4 | Next → | Last

Baca :
Cegah Kerumunan Anak Muda, Banyuwangi Tutup Ruang Publik Berfasilitas Wi-Fi