Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

BPK Akan Audit Tambang Tumpang Pitu

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

BANYUWANGI – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Musa, berkunjung ke redaksi Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin (18/11). Kedatangan Ali diterima Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi Choliq Baya dan Pemimpin Redaksi Rahman Bayu Saksono bersama beberapa awak redaksi. Mantan anggota MPR/DPR RI itu sempat melakukan diskusi dengan awak redaksi Jawa Pos Radar Banyuwangi di Seblangroom.

Dalam diskusi itu, Ali Masykur menyampaikan beberapa tema aktual tentang demokrasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, dan masalah politik. Pada kesempatan itu, Ali Masykur juga menyampaikan soal prosedur pemeriksaan terhadap keuangan negara yang dilakukan BPK selama ini. Soal tema lingkungan hidup, Ali menyampaikan, BPK memiliki kewenangan melakukan audit terhadap kegiatan tambang.

Di BPK RI, Ali Masykur merupakan anggota IV yang membidangi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur. Ali Mengungkapkan, saat ini di Indonesia ada sekitar 125 ribu hektare hutan yang sudah beralih fungsi menjadi lahan tambang dan perkebunan. Perubahan 125 ribu hektare hutan itu, kata Ali, berpotensi merusak ekosistem.

 Karena itu, BPK hadir un tuk melakukan audit ter ha dap prosespemberian kon sesi lahan hutan untuk kegiatan pertambangan dan per kebunan. “Audit BPK itu un tuk memotret apakah proses pem berian konsesi itu sudah se suai aturan ataukah belum,” katanya. Terkait kegiatan tambang emas di gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Ali Masykur mengaku bahwa BPK belum melakukan audit. Karena itu, BPK belum bisa menyimpulkan apakah proses konsesi yang diberikan Pemkab Banyuwangi kepada investor tambang emas sudah sesuai aturan ataukah belum.

Yang jelas, kata dia, untuk ke giatan tambang emas di Gu nung Tumpang Pitu, Pemkab Banyuwangi sudah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) kepada investor. Apakah keluarnya IUP itu sudah sesuai prosedur hukum ataukah belum, BPK belum melakukan audit. Saat ini, lanjut dia, BPK sedang mengumpulkan data se banyak-banyaknya terkait pro ses pemberian konsesi kegiatan tambang emas.

Pada saatnya nanti BPK akan turun  ke kegiatan tambang emas di Banyuwangi. “Sekarang, kita se dang mengumpulkan data sebanyak- banyaknya,” tambahnya. Setelah mengunjungi kantor redaksi Jawa Pos Radar Banyu wangi, Ali langsung meluncur ke Pendapa Sabha Swagata Blambangan untuk bertemu Bupati Abdullah Azwar Anas. Selain bertemu Bu pati Anas, Ketua Umum ISNU itu juga berkunjung ke Pon pes Darussalam Blokagung, Kecamatan Tegalsari. (radar)