sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan piloting atau percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membeberkan kisah sukses tersebut di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam forum yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Sebagaimana diketahui, Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai percontohan program digitalisasi bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah pusat.
Berkat hasil yang dinilai positif dan efektif, program tersebut selanjutnya akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, Bupati Ipuk didapuk secara khusus untuk memaparkan pengalaman dan strategi Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.
Di hadapan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk mengupas secara detail berbagai kendala, tantangan, hingga solusi yang diterapkan di lapangan.
Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan bahwa proses pendataan penerima bansos secara digital membutuhkan perangkat teknologi yang memadai, termasuk akses sinyal seluler yang stabil. Namun, kondisi geografis Banyuwangi menjadi tantangan tersendiri.
“Pendataan digital ini membutuhkan perangkat dan sinyal seluler. Sementara di Banyuwangi tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan misalnya, banyak yang tidak ada sinyal. Bahkan, tidak semua penerima bantuan memiliki hand phone,” ujar Ipuk.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi tidak tinggal diam. Ipuk mengerahkan berbagai elemen masyarakat untuk turun langsung mendampingi proses pendataan. Pendekatan jemput bola dilakukan agar seluruh warga sasaran bansos tetap dapat terdata dengan baik.
Pendamping yang dilibatkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), staf desa dan kelurahan, kader dasawisma, pilar-pilar sosial, hingga tokoh agama. Secara total, lebih dari 4.000 orang terlibat aktif dalam proses pendampingan tersebut.
“Tidak ada anggaran khusus yang kami alokasikan. Semua bergerak secara sukarela. Tapi sebelumnya tentu kami berikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini, agar datanya lebih akurat dan tepat sasaran,” papar Ipuk.
Untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sinyal, warga penerima bantuan diarahkan datang ke kantor desa. Di lokasi tersebut, mereka dibantu petugas dan pendamping untuk melakukan proses pendataan digital secara bergiliran.
“Kami jadwalkan antar desa, sehingga penggunaan sinyal bisa dibagi dengan teratur. Tidak berebut sinyal, supaya tidak lemot,” tutur Ipuk.
Paparan Bupati Ipuk tersebut mendapat perhatian dari para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut. Sejumlah pejabat daerah tampak mengikuti dengan saksama pengalaman Banyuwangi dalam mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan.
Page 2
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta sejumlah kepala daerah lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, para peserta forum juga mendapatkan pemaparan terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara.
Di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Menteri PAN-RB Rini Widyantini; serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Selain itu, turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi menjadi fondasi penting untuk penerapan program secara nasional.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang tahapannya sudah jauh lebih efisien. Satu sampai dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya pada Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut. (ray/sgt)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan piloting atau percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membeberkan kisah sukses tersebut di hadapan para kepala daerah se-Indonesia dalam forum yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa (3/2).
Sebagaimana diketahui, Banyuwangi menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai percontohan program digitalisasi bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah pusat.
Berkat hasil yang dinilai positif dan efektif, program tersebut selanjutnya akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, Bupati Ipuk didapuk secara khusus untuk memaparkan pengalaman dan strategi Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting digitalisasi bansos.
Di hadapan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk mengupas secara detail berbagai kendala, tantangan, hingga solusi yang diterapkan di lapangan.
Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan bahwa proses pendataan penerima bansos secara digital membutuhkan perangkat teknologi yang memadai, termasuk akses sinyal seluler yang stabil. Namun, kondisi geografis Banyuwangi menjadi tantangan tersendiri.
“Pendataan digital ini membutuhkan perangkat dan sinyal seluler. Sementara di Banyuwangi tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan misalnya, banyak yang tidak ada sinyal. Bahkan, tidak semua penerima bantuan memiliki hand phone,” ujar Ipuk.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi tidak tinggal diam. Ipuk mengerahkan berbagai elemen masyarakat untuk turun langsung mendampingi proses pendataan. Pendekatan jemput bola dilakukan agar seluruh warga sasaran bansos tetap dapat terdata dengan baik.
Pendamping yang dilibatkan berasal dari berbagai unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), staf desa dan kelurahan, kader dasawisma, pilar-pilar sosial, hingga tokoh agama. Secara total, lebih dari 4.000 orang terlibat aktif dalam proses pendampingan tersebut.
“Tidak ada anggaran khusus yang kami alokasikan. Semua bergerak secara sukarela. Tapi sebelumnya tentu kami berikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini, agar datanya lebih akurat dan tepat sasaran,” papar Ipuk.
Untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sinyal, warga penerima bantuan diarahkan datang ke kantor desa. Di lokasi tersebut, mereka dibantu petugas dan pendamping untuk melakukan proses pendataan digital secara bergiliran.
“Kami jadwalkan antar desa, sehingga penggunaan sinyal bisa dibagi dengan teratur. Tidak berebut sinyal, supaya tidak lemot,” tutur Ipuk.
Paparan Bupati Ipuk tersebut mendapat perhatian dari para kepala daerah yang hadir dalam forum tersebut. Sejumlah pejabat daerah tampak mengikuti dengan saksama pengalaman Banyuwangi dalam mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan.
