GAMBIRAN – Ini peringatan bagi para pengusaha tower seluler dan perumahan agar sebelum melaksanakan proyeknya di lapangan terlebih dahulu mengurus izin sampai tuntas. Sebab, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sudah meminta agar pihak PLN dan pengusaha kelistrikan menolak memberikan pemasangan jaringan listrik. Hal itu disampaikan Bupati Anas saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) di hall Hotel Surya, Jajag, Kecamatan Gambiran, kemarin siang.
Menurut bupati, beberapa waktu lalu Pemkab Banyuwangi telah mengambil langkah tegas terhadap tower ilegal di Bumi Blambangan dengan cara memberi peringatan bahkan memotong tower tersebut. “Semua yang ilegal telah kita tertibkan,” tandasnya. Untuk itu, semua pihak—khususnya AKLI dan asosiasi serupa—diharapkan mendukung langkah tegas Pemkab Banyuwangi tersebut dengan cara tidak melayani pemasangan jaringan listrik.
“Kalau perlu sebelum melayani pemasangan listrik, ditanya dulu yang punya tower sudah ada izin apa belum,” kata bupati. Bupati juga berpesan kepada jajaran pengurus dan anggota AKLI agar bekerja secara baik dan tidak bertengkar dengan teman sendiri karena rebutan proyek. “Kalau rukun enak, Pak. Tapi kalau tengkar, ibarat nasi sudah tinggal makan akhirnya nggak jadi kemakan karena bertengkar,” selorohnya disambut ger-geran para hadirin. (radar)
