Pemda Tunggu Kelengkapan Dokumen
BANYUWANGI – Pencairan dan hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2015 sebesar Rp 40 miliar terkendala rancangan anggaran belanja (RAB) yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi.
Permohonan pencairan yang dilakukan KPU menggunakan RAB standar belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sementara dana hibah pemilukada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015.
Sejatinya, KPU menggunakan RAB standar APBD bukan menggunakan standar APBN. Perbedaan RAB ini menyebabkan dana hibah untuk pemilukada tidak bisa segera cair. Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Slamet Kariyono mengatakan, pihaknya mendorong percepatan pencairan dana hibah pemilukada untuk KPU.
Sebelum dicairkan, KPU diminta melengkapi persyaratan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tersebut. Menurut Slamet, kelengkapan dokumen merupakan syarat utama pencairan dana hibah. “Kalau dokumennya tidak lengkap, saat diaudit kita bisa salah,” ujarnya dikonfirmasi saat menghadiri pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di aula kampus Politeknik Banyuwangi (Poliwangi) kemarin (12/5).
Saat ini, lanjut Slamet, pencairan dana hibah tergantung kecepatan KPU melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika KPU lebih cepat menyiapkan dokumen persyaratan, maka dana hibah akan lebih cepat cair. “Khusus untuk KPU. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sudah mengkaji dokumen tersebut.
Tinggal menunggu surat keputusan (SK) bupati saja,” kata dia. Dikonfirmasi di lokasi yang sama, ketua KPU, Syamsul Arifin mengakui bahwa menggunakan standar RAB APBN. “Karena KPU lembaga vertikal, kita memang menggunakan standar harga APBN.
Namun karena dana Pemilukada Banyuwangi menggunakan APBD, standar harganya harus menggunakan standar harga APBD,” tuturnya. Syamsul mengaku pihaknya telah mengirimkan dokumen RAB KPU Banyuwangi kepada Kesbangpol.
“Kami berharap, anggaran untuk KPU segera cair karena tahap Pemilukada Banyuwangi 2015 sudah kita jalankan,” pungkasnya. Untuk diketahui, APBD 2012 mengucurkan dana hibah pelaksanaan pemilukada sebesar Rp 54 miliar lebih.
Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 40 miliar lebih, Polres Banyuwangi Rp 4 miliar lebih, Lanal Banyuwangi Rp 350 juta, Kodim 0825 sebesar Rp 400 juta, CPM Banyuwangi Rp 87 juta, dan Panwaslih Rp 9,75 miliar. (radar)
