sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah berniat menjual ataupun melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Wacana yang berkembang di publik, menurutnya, lebih tepat dipahami sebagai skema tukar guling aset (ruislag) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar kepemilikan dan operasional BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Sebagai gantinya, Pemprov Jabar mengelola Bandara Husein Sastranegara di Bandung, termasuk kawasan strategis PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD Provinsi Jawa Barat yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” ujar Dedi di Bandung, Jumat.
Beban APBD dan Kebijakan Transportasi Tak Sinkron
Dedi mengungkapkan, gagasan ruislag tersebut lahir dari realitas bahwa BIJB Kertajati hingga kini belum mampu berdiri secara mandiri dari sisi keuangan.
Setiap tahun, Pemprov Jabar harus mengucurkan dana besar untuk menutup biaya operasional bandara yang trafik penumpangnya masih minim.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah oleh ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional, khususnya keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Kereta Cepat Whoosh yang justru menggerus potensi penumpang BIJB Kertajati.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong orang ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” kata Dedi.
Menurutnya, selama kebijakan tersebut belum diselaraskan, BIJB Kertajati akan terus kesulitan berkembang secara komersial, terutama untuk menarik penumpang dari Bandung dan Jakarta.
Diusulkan Jadi Pusat Industri Pertahanan
Sebagai solusi jangka panjang, Dedi mengusulkan agar kawasan BIJB Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional, bahkan berpotensi menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara.
Usulan itu, klaim Dedi, telah mendapatkan respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ucapnya.
Ia mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan untuk mematangkan rencana tersebut.
Sumber: Radar Bogor, Radar Bandung, jawapos.com, disarikan dari berbagai sumber
Page 2
“Beban utang kita tinggi. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati. Kita biayai terus, hasilnya enggak ada,” ujar Dedi dalam pernyataannya.
Kepala Bappeda Jabar menyebut, beban APBD untuk BIJB Kertajati mencapai sekitar Rp 100 miliar per tahun, dengan sekitar Rp 50 miliar di antaranya digunakan untuk biaya operasional dan layanan bandara.
Bandara Kertajati dan Tantangan Sejarahnya
Bandara Kertajati dibangun dengan tujuan awal mengatasi keterbatasan Bandara Husein Sastranegara.
Proyek ini mulai digagas sejak awal 2000-an dan resmi beroperasi pada 2018. Dengan luas sekitar 1.800 hektare, Kertajati dirancang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tingkat utilisasi yang jauh dari target. Jumlah penumpang pada 2024 tercatat sekitar 413 ribu orang, masih sangat rendah dibanding target jutaan penumpang per tahun.
Kini, wacana tukar guling aset yang diusulkan Dedi Mulyadi menjadi salah satu opsi paling radikal untuk menyelesaikan persoalan BIJB Kertajati—antara menyelamatkan APBD Jawa Barat atau mengubah arah fungsi bandara menjadi bagian dari strategi pertahanan nasional. (*)
Sumber: Radar Bogor, Radar Bandung, jawapos.com, disarikan dari berbagai sumber
Page 3
Dari sisi bisnis dan pendapatan daerah, Dedi menilai pengelolaan Bandara Husein Sastranegara jauh lebih prospektif.
Pasar penerbangan di Bandung dinilai sudah terbentuk, sehingga Pemprov Jabar tinggal melakukan penguatan dan modernisasi.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” katanya.
Terkait selisih nilai aset antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein, Dedi menegaskan seluruhnya akan diserahkan kepada mekanisme penilaian profesional (appraisal).
“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja. Nilai aset di Bandung tentu berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, karena ini urusan sesama pemerintah,” ujarnya sembari menyebut masih menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara.
Manajemen BIJB: Siap Ikuti Keputusan Pemegang Saham
Manajemen BIJB Kertajati menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pengalihan kepemilikan saham tersebut.
Plt Direktur BIJB Kertajati Ronald Sinaga mengatakan pihaknya siap menjalankan keputusan pemegang saham, siapa pun itu.
“Manajemen tidak mempermasalahkan apabila Pemprov Jawa Barat berencana mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat,” ujar Ronald, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan pengelolaan bandara tetap dilakukan secara profesional. Saat ini, operasional BIJB Kertajati dijalankan oleh Angkasa Pura Indonesia melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO).
Ronald mengingatkan, jika kepemilikan saham resmi beralih ke pusat, maka harus dibahas pula tanggung jawab atas berbagai kewajiban, termasuk utang pembangunan bandara yang mencapai sekitar Rp 2 triliun, serta status aset dan tanah yang saat ini milik Pemprov Jabar.
Kepemilikan saham BIJB oleh Pemprov Jabar saat ini mencapai sekitar 80 persen
. Sementara itu, BIJB juga menerima suntikan modal sekitar Rp 100 miliar, dengan sebagian digunakan untuk cicilan utang dan sekitar Rp 30–35 miliar untuk pengembangan usaha, termasuk insentif maskapai.
Saat ini, penerbangan aktif di BIJB Kertajati baru dilayani maskapai Scoot untuk rute internasional Singapura.
APBD Jabar Nombok Rp 100 Miliar per Tahun
Dedi Mulyadi sebelumnya juga mengeluhkan besarnya dana APBD Jabar yang harus dikucurkan untuk membiayai BIJB Kertajati, yang hanya melayani satu penerbangan komersial.
Selain Kertajati, APBD juga menanggung beban utang pembangunan Masjid Raya Al Jabbar di Gedebage, Bandung.
Sumber: Radar Bogor, Radar Bandung, jawapos.com, disarikan dari berbagai sumber
