BANYUWANGI – Lagi-lagi kantor DPRD Banyuwangi lengang. Tidak ada aktivitas berarti di kantor wakil rakyat yang terhormat itu saat jam kerja kemarin (17/7). Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Banyuwangi, dari 50 anggota DPRD, hanya tampak dua anggota yang ngantor. Mereka adalah Sukarno asal Partai Demokrasi In donesia Perjuangan (PDIP) dan Abdul Ba sit asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Padahal, informasi yang diterima war tawan menyebutkan, agenda pen ting ke luar daerah “hanya” di lakukan para anggota Badan Ang garan (Banggar) DPRD. Lantas, ke mana anggota alat kelengkapan de wan yang lain? Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ba nyuwangi, Adil Achmadiono menga takan, seluruh anggota Banggar DPRD memang tengah melakukan kon sultasi ke Jakarta kemarin.
Para wakil rakyat tersebut dibagi dua tim Tim pertama berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemen terian Pekerjaan Umum (Ke men PU), sedangkan tim ke dua melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pen didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adil mengungkapkan, dirinya memimpin tim pertama melakukan konsultasi ke Ke mendagri dan Kemen PU terkait pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2013 dan aset daerah.
“Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ke Kemendagri dan Kemen PU terkait pembahasan PAK dan aset daerah, termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS),” ujar nya dikonfirmasi melalui sambungan telepon kemarin. Dijelaskan, ada beberapa alternatif yang bisa diambil untuk menentukan bentuk usa ha PT PBS. Menurut dia, kapal yang kini dikelola PBS su dah jelas milik Pemkab Banyuwangi.
Namun, perlu di tentukan apakah sebaiknya ka pal tersebut disewakan atau dikerjasamakan dengan pi hak lain. “Jika sudah ditentukan disewakan atau dikerjasamakan, kita perlu tahu payung hukumnya. Apakah perlu dibentuk peraturan daerah (per da), ataukah bagaimana,” kata dia. Tim pertama tersebut juga akan menanyakan posisi dana hibah sebesar Rp 12 miliar dari pemerintah pusat yang di berikan kepada PDAM Banyuwangi.
“Perlu kita tanyakan apa kah dana hibah itu masuk aset daerah dan bagaimana po sisinya. Sebab, hibah Rp 12 miliar itu langsung ditujukan ke PDAM,” cetusnya. Masih kata Adil, satu tim lain melakukan konsultasi ke Kemendikbud dan Kemenkes. Tim kedua tersebut di pimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagyo.
Konsultasi ke Kemendikbud berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan konsultasi ke Kemenkes dilakukan untuk mencermati insentif jasa medis yang anggarannya naik seratus per sen dari Rp 6 miliar menjadi Rp 12 miliar. “Konsultasi kami gelar selama dua hari, yakni hari ini (kemarin) dan besok (hari ini 18/7),” pungkasnya. (radar)
