Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

DPRD Banyuwangi Rekomendasikan Bupati Lebih Berinovasi Terhadap Pengelolaan Retribusi Daerah

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

NASKAH ID – DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna istimewa untuk menyampaikan rekomendasi dewan atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada Kamis (6/04/2023).

Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ali Mahrus memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif atas LKPJ yang disampaikan tepat waktu dan menyatakan bahwa capaian kinerja Bupati secara umum.

Namun demikian ada beberapa catatan yang menjadi PR dari kinerja eksekutif untuk pembangunan yang belum optimal.

Atas kondisi ini, DPRD Banyuwangi merekomendasikan agar terus ditingkatkan dengan konsisten terhadap strategi baru dan inovasi serta menyisir ulang terhadap beberapa indikator sasaran dan tujuan yang masih belum optimal dari target yang sudah ditetapkan.

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati

Mahrus merinci, dari sisi Pendapatan Daerah, pada LKPJ yang disampaikan ini nilai realisasi pendapatan sebesar Rp3,235 triliun dari target sebesar Rp3,181 triliun atau telah mencapai 101,72 persen

“Kita sangat berharap bahwa Postur pendapatan kita harus di arahkan kepada kemandirian anggaran, mengurangi ketergantungan anggaran transfer pemerintah pusat,” kata Mahrus.

Sementara untuk pagu belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp3,559 triliun. Dari nilai tersebut sudah terealisasi sebesar Rp3,327 triliun atau setara dengan 93,46 persen.

“Secara kualitas belanja daerah telah mendorong pertumbuhan ekonomi regional kita. Serapan APBD yang tepat sasaran pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat,” katanya.

DPRD Banyuwangi juga meninggalkan beberapa catatan rekomendasi atas LKPJ yang sudah disampaikan ini.

Baca Juga: Bapemperda DPRD Banyuwangi Siapkan 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Fasilitasi Pesantren

Mahrus mengatakan, DPRD merekomendasi agar dilakukan evaluasi terhadap SKPD pengampu kegiatan penanganan retribusi daerah sehingga dapat diketahui titik permasalahan sekaligus solusi pemecahannya.

“Sehubungan dengan hal tersebut agar pos pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah yang capaian kinerjanya belum optimal,agar menjadi atensi serius,” ungkap Mahrus.

DPRD Banyuwangi juga meminta agar dibangun sebuah inovasi baru demi optimalisasi pemanfaatan tekhnologi digital. Terutama dalam pelaksanaan tata kelola sumber pendapatan terkait retribusi daerah secara akuntabel, cermat dan profesional

source