DPRD Dorong Eksekutif Tingkatkan Rapor AKIP

0
56

Untuk-meningkatkan-kinerja-pembangunan-daerah,-eksekutif-dan-legislatif-berupaya-meningkatkan--kekompakan.

BANYUWANGI – Sukses meraih nilai B plus dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2015  tidak membuat jajaran Pemkab Banyuwangi berpuas diri. Sebaliknya, meski sukses meraih nilai tertinggi di antara 38 kabupaten/kota lain se-Jatim, Pemkab  Banyuwangi bertekad meraih nilai lebih  tinggi pada laporan AKIP tahun-tahun mendatang.

Bukan hanya datang dari kalangan eksekutif, dorongan agar Pemkab Banyuwangi meraih nilai A pada penilaian AKIP tahun 2016 itu juga dilontarkan kalangan DPRD.  Dorongan agar pemkab mampu meraih nilai A pada laporan AKIP 2016 itu disuarakan secara resmi dewan dalam rapat  paripurna penyampaian rekomendasi  terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2015 Jumat malam lalu (29/4).

Wakil Ketua DPRD, Yusieni, mengatakan laporan AKIP tahun 2015 Pemkab Banyuwangi mendapat nilai B.Capaian tersebut sama dengan target  yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015. “Ke depan, AKIP hendaknya ditingkatkan agar capaian kinerjanya menjadi A,” ujarnya.

Loading...

Selain menyangkut AKIP, ada empat indikator kinerja lain yang bisa digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Empat indikator  tersebut antara lain, indeks kepuasan layanan masyarakat, persentase penurunan angka pelanggaran peraturan daerah (perda), opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta nilai/predikat  laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Menurut Yusieni, berdasar LKPj Bupati  tahun 2015, kinerja terkait indeks kepuasan  layanan masyarakat dan persentase  penurunan angka pelanggaran terhadap perda tercapai dengan baik. “Untuk LPPD  capaian kinerjanya sudah masuk sepuluh besar kabupaten/kota se-Jatim.

Namun,  dewan berharap ke depan capaian kinerja LPPD dapat ditingkatkan, sehingga mampu masuk tiga besar kabupaten/kota se-Jatim,” cetusnya. Sementara itu, BPK RI masih melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemkab Banyuwangi tahun 2015.

Khusus menyangkut  laporan keuangan tersebut, zpemkab Banyuwangi mendapat motivasi langsung dari Kepala BPK Perwakilan Jatim, Novian Herodwijanto, yang datang langsung ke Bumi Blambangan Jumat lalu (29/4).

Novian datang langsung ke Bumi Blambangan Jumat lalu (29/4) untuk melakukan supervisi terhadap tim audit BPK yang tengah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Banyuwangi. Selain dalam rangka supervisi, tujuannya  datang ke kabupaten berjuluk The Sunrise of Java, ini untuk memberikan motivasi kepada pemkab agar mampu  mempertahankan opini wajar tanpa  pengecualian (WTP) yang telah diraih  selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Novian, pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim BPK meliputi  semua program, termasuk agenda Banyuwangi Festival (B-Fest). Dia menilai pemkab telah berhasil menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan B-Fest  dengan baik.

“B-Fest juga melibatkan pihak  lain di luar pemkab. Namun, Pemkab  Banyuwangi berhasil menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Ini kami apresiasi. Apalagi, dengan skema seperti itu,  Banyuwangi berhasil mempertahankan opini WTP murni selama tiga tahun berturut-turut. Ini prestasi yang harus dipertahankan dan semoga berulang  pada laporan keuangan anggaran tahun 2015,” harapnya. (radar)

loading...