Banyuwangi, Jurnalnews.com – Drama pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, kian memanas dan menjadi buah bibir warga. Ketertutupan pengelolaan hingga dugaan konflik kepentingan di tubuh pengurus BUMDes memantik gelombang protes dari masyarakat.
Sorotan tajam muncul setelah terungkap bahwa posisi Ketua BUMDes dijabat oleh suami bendahara desa, sementara jabatan sekretaris BUMDes diisi oleh anak dari sekretaris desa. Kondisi ini dinilai warga sarat nepotisme dan jauh dari prinsip transparansi tata kelola desa.
Tak berhenti di situ, sekelompok warga kemudian mempertanyakan keabsahan kepengurusan BUMDes Bengkak kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Warga menyebut, kepengurusan atas nama Dian Dwi Sukma (Ketua/Direktur), Aprilliyani Firdausiah (Sekretaris), dan Widyaningsih (Bendahara) merupakan BUMDes yang baru dibentuk pada tahun 2025.
Namun, fakta mengejutkan justru muncul saat warga menelusuri data di website resmi Kemendes.
“Kami kaget, setelah cek di web Kemendes, kok malah sudah muncul berita acaranya pengurus BUMDes tersebut pada tahun 2022. Ini jelas janggal,” ungkap Mashadi, salah satu warga dusun Krajan, saat pertemuan di sebuah warung rujak depan Makam Posumur, Sabtu (27/12/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh desa, di antaranya Abdul Karim, mantan Ketua BUMDes periode 2018–2020, Ahmad Susanto yang pernah menjabat Ketua BUMDes transisi selama tiga bulan, serta warga lain seperti Mufid Arfan, Kusnomo, Sumaji, dan Kurniyadi.
Kejanggalan semakin menguat ketika Mashadi membeberkan dokumen berita acara pembentukan BUMDes tertanggal 15 Februari 2022. Dalam dokumen itu tercantum nama Suryanto sebagai Pj Kepala Desa, padahal berita acara justru ditandatangani oleh Mustain, yang saat itu masih hidup dan menjabat sebagai Kepala Desa definitif.
“Ini tidak masuk akal. Tahun 2022 kadesnya Pak Mustain. Nama Pj Kades Suryanto baru muncul setelah Pak Mustain meninggal dunia pada September 2025. Kok bisa muncul di dokumen tahun 2022?” ujar Mashadi dengan nada geram.
Kisruh semakin panas setelah Kusnomo menyatakan namanya dicatut tanpa sepengetahuan. Ia mengaku tidak pernah mengikuti rapat pembentukan BUMDes tahun 2022, namun justru tercantum dalam daftar hadir.
Menanggapi dokumen printout dari website Kemendes yang ditunjukkan warga, Ketua BPD Bengkak, Budiyono, turut mengaku terkejut. Ia bahkan menyebut adanya dugaan pemalsuan identitas dan atribut resmi.
“Ini juga salah penulisan ejaan nama saya, tanda tangan saya jelas bukan milik saya, bahkan stempelnya ukurannya lebih kecil dari yang asli,” tegas Budiyono di hadapan warga dan awak media.
Hingga berita ini diturunkan, polemik BUMDes Bengkak masih terus bergulir. Warga mendesak adanya klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh, agar tata kelola BUMDes benar-benar bersih, transparan, dan bebas dari kepentingan keluarga. (Venus Hadi)
