Pemkab Banyuwangi mendukung penuh pengamanan larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas saat memimpin apel gelar pasukan kesiapan pengamanan larangan mudik Lebaran di Mapolresta Banyuwangi kemarin (26/4).
Apel diikuti personel TNI, Police, Department of Transportation, PP Satpol, BPBD, Kokam, dan Senkom. Turut hadir Kapolresta Kombespol Arman Asmara Syarifuddin dan Danlanal Banyuwangi Letkol (P) Eros Wasis. Pemkab dan Forkopimda menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran pada 6 Mei–17 Mei 2021.
Kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus penyebaran Covid-19. ”Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, setiap ada libur panjang diiringi dengan bertambahnya angka penyebaran Covid-19, termasuk libur Lebaran, Natal, and new year,” ujar Bupati Ipuk Fiestiandani.
Diungkapkan Ipuk, kasus penyebaran Covid-19 di sejumlah negara juga menunjukkan adanya peningkatan. Mengacu pada hal tersebut, warga harus mengikuti imbauan dari pusat untuk tidak mudik lebih dulu.
”Mari kita sama-sama berupaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Banyuwangi. Ini soal gas dan rem, kita harus tahu timing kapan mulai nge-gas, kapan kita menginjak rem,He said.
Ipuk berharap kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan membatasi secara ketat operasi seluruh moda transportasi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. ”Kami akan terus berkoordinasi terkait teknisnya agar kebijakan ini bisa dijalankan dengan baik dan efektif di Banyuwangi," he said.
Selain larangan mudik, Ipuk menilai ada dua isu utama lain yang harus di antisipasi menjelang Lebaran, yakni stabilitas harga dan kondisi kamtibmas. Dalam mewujudkan stabilitas pangan, pemkab serta Polresta dan stakeholder terus memantau agar harga pangan tetap stabil.
”Kami berharap tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak, melakukan tindak pidana dan pelanggaran lainnya seperti penimbunan, pengoplosan, dan pemalsuan, etc. Kami harap peran serta Bhabinkamtibmas, Babinsa, perangkat desa, serta Forpimka lebih dioptimalkan," explained Ipuk.
Kapolresta Kombespol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, there is 420 personel dari kepolisian yang dikerahkan untuk melaksanakan operasi pelarangan mudik. ”Total pasukan gabungan yang terlibat ada sekitar 1.000 employee. Mereka akan bertugas untuk mencegah aktivitas mudik,He said.
Mereka akan ditempatkan di pos penjagaan ataupun checkpoint di wilayah perbatasan maupun di sejumlah titik lainnya untuk melaksanakan kegiatan putar balik dan menjalankan pengetatan pelaku perjalanan.
”Akan dilaksanakan kegiatan putar balik mulai 6 Mei sampai 17 May 2021. Kami terus sosialisasi dan pengetatan yang sifatnya mencegah aktivitas mudik," he explained. (rio/aif/c1) (bw/rio/as/JPR)
