Gedung Pemkab Rp 35 M Lolos

0
343
HERMANTO Ketua DPRD Banyuwangi
HERMANTOKetua DPRD Banyuwangi
HERMANTO
Ketua DPRD Banyuwangi

Pengesahan APBD Sempat Diwarnai Aksi Walk Out


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Setelah melalui pembahasan panjang dan berbelit, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi tahun anggaran 2013 disetujui dewan. Persetujuan legislatif tersebut baru terjadi dalam rapat paripurna yang berlangsung pukul 20.00 Rabu kemarin (19/12).

Persetujuan itu terjadi hanya berselang sekitar dua jam setelah rapat pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD berakhir. Sebelumnya, pembahasan alot antara TAPD dan Banggar DPRD sudah berlangsung sejak Rabu siang. Informasi yang berhasil dikumpulkan wartawan koran ini menyebutkan, rencana pembangunan gedung baru kantor Pemkab Banyuwangi senilai Rp 35 miliar adalah penyebab utama silang pendapat eksekutif dan legislatif Bahkan, keputusan dewan tentang persetujuan Raperda APBD 2013 itu akhirnya harus dilakukan secara voting (pengambilan suara terbanyak).

Pasalnya, beberapa fraksi DPRD tetap ngotot tidak menerima rencana pembangunan kantor pemkab tersebut. Dikonfirmasi usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Hermanto mengatakan, perbedaan persepsi merupakan dinamika demokrasi yang harus dihormati. Sebab, semua anggota dewan mempunyai hak menyampaikan pendapat. “Karena pengambilan keputusan (terkait rencana pembangunan gedung baru pemkab) tidak mencapai kata sepakat, maka sesuai aturan yang berlaku di lakukan voting. Karena hal itu menyangkut kebijakan dan bu kan menyangkut person, voting dilakukan secara terbuka,” terang Hermanto.

Nah, setelah APBD 2013 disetujui, imbuh Hermanto, kini pihaknya berkonsentrasi melakukan fungsi pengawasan. Untuk itu, DPRD Banyuwangi telah melimpahkan ke we nangan melakukan fungsi pengawasan itu kepada masing-masing komisi, yakni komisi I, ko misi II, komisi III, dan komisi IV. “Bahkan komisi IV telah me-warning agar pelaksanaan proyek (pembangunan gedung baru pemkab) hati-hati, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata Hermanto.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last