Banyuwangi, Jurnalnews.com – Program ketahanan pangan yang digulirkan di sejumlah desa di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, kini menuai sorotan tajam publik. Alih-alih membawa harapan kesejahteraan, pembangunan kandang ternak ayam, bebek, kambing, hingga sapi justru memunculkan sederet persoalan serius, mulai dugaan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga kandang ambruk sebelum difungsikan.
Sorotan publik mencuat lantaran sejumlah temuan, mulai dari pembangunan kandang yang diduga tidak sesuai RAB, kewenangan yang seharusnya dijalankan BUMDes namun dilaksanakan oleh pemerintah desa, hingga konflik kepentingan pengurus BUMDes. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan insiden ambruknya kandang ternak di beberapa desa lain sebelum sempat digunakan.
Salah satu desa yang ikut disorot adalah Desa Bengkak, yang mengaplikasikan program ketahanan pangan melalui penggemukan sapi. Secara konsep, program ini dinilai menjanjikan dan strategis. Namun di lapangan, pelaksanaannya memantik tanda tanya besar masyarakat.
Menanggapi hal itu, Pj Kepala Desa Bengkak, Suryanto, menjelaskan bahwa program ketahanan pangan di desanya difokuskan pada ternak sapi dengan dua skema.
“BUMDes di sini menjalankan dua model, penggemukan sapi dan broker atau dagang sapi untuk operasional, sedangkan kandangnya dibangun di lahan milik warga yang disewa oleh BUMDes,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua BUMDes Desa Bengkak, Dwi Dian Sukma, yang diketahui merupakan suami dari bendahara desa setempat, mengaku telah membeli enam ekor sapi dengan anggaran sekitar Rp100 juta.
“Yang dititipkan di sini ada empat ekor, satu ekor masih kecil jadi masih di petani, dan satu ekor lagi masih dalam proses jual beli. Untuk sementara, sapi-sapi ini dititipkan di kandang warga yang merawat. Sedangkan kandang yang dibangun BUMDes belum digunakan karena belum ada kesepakatan dengan tenaga kerja terkait gaji perawatan,” ungkapnya kepada Jurnalnews.com di lokasi kandang warga, Selasa (23/12/2025), didampingi Pj Kades, Sekdes, dan Kadus Posumur.
Namun demikian, pengelolaan program ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Minimnya transparansi terkait hasil dan perkembangan program, ditambah dugaan konflik kepentingan karena posisi Ketua BUMDes yang memiliki hubungan langsung dengan bendahara desa, memicu kecurigaan dan keresahan publik.
Masyarakat kini mendesak adanya keterbukaan dan pengawasan ketat agar program ketahanan pangan yang digadang-gadang sebagai solusi ekonomi desa tidak justru berubah menjadi ladang masalah dan kepentingan segelintir pihak. (Venus Hadi)
