Gubernur Tetapkan UMK Banyuwangi

0
386
UMK WAJIB DILAKSANAKAN: Suasana demo buruh menuntut kenaikan UMK di Dinsosnakertrans Banyuwangi tahun lalu.
UMK WAJIB DILAKSANAKAN: Suasana demo buruh menuntut kenaikan UMK
di Dinsosnakertrans Banyuwangi tahun lalu.

BANYUWANGI – Gubernur Jatim Soekarwo akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten kota (UMK) pada 2013 untuk daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Penetapan UMK ini berdasar Peraturan Gubernur Jawa timur No. 72 Tahun 2012 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2013.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Loading...

Dalam lampiran peraturan Gubernur Jatim tertanggal 24 November 2012 itu tertulis bahwa UMK Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebesar Rp. 1.086.400, dan Kabupaten Situbondo Rp. 1.048.000. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Banyuwangi, Syaiful Alam Sudrajat mengatakan, UMK Banyuwangi itu mengalami kenaikan sebesar Rp. 171.400 dari tahun 2012. Kenaikan UMK ini tentu didasarkan atas survei kelayakan kebutuhan hidup layak (KHL) di beberapa pasar.

Syaiful mengatakan dengan ditetapkan UMK tahun 2013 ini maka pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha terutama kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banyuwangi. Pada prinsipnya, semua pengusaha berkewajiban untuk melaksanakan keputusan UMK yang telah ditetapkan gubernur itu. Seperti diberitakan sebelumnya, bagi pengusaha yang benar-benar tidak memiliki kemampuan gaji sesuai dengan UMK, masih ada kesempatan untuk melakukan penundaan.

Hanya saja, sebelum melakukan penundaan, pihak pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Jatim. Penundaan pembayaran gaji sesuai UMK itu, kata Alam, bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari gubernur. Selama belum ada persetujuan gubernur, pengusaha tetap wajib membayar gaji karyawan sesuai UMK. “Nanti kita sosialisasi UMK baru. Kalau ada yang tidak mampu bisa mengajukan permohonan penundaan pada  gubernur,” katanya. (radar)