Izin Usaha Konstruksi Lebih Ketat

0
320
RAPAT PARIPURNA: Bupati Abdullah Azwar Anas didampingi Wabup Yusuf Widiyatmoko menyampaikan pandangan umum terhadap raperda yang akan disahkan menjadi perda.
RAPAT PARIPURNA: Bupati Abdullah Azwar Anas didampingi Wabup Yusuf Widiyatmoko menyampaikan pandangan umum terhadap raperda yang akan disahkan menjadi perda.

Pansus DPRD Sahkan Raperda IUJK


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI— Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi yang digelar panitia khusus (pansus) DPRD Banyuwangi pada Senin (3/12) kemarin berhasil memutuskan rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Ketua pansus IUJK Zaenal Arifin Salam mengatakan, sebelum dibahas oleh pansus, raperda ini sudah diawali dengan pembahasan tingkat pertama berupa penyampaikan nota pengantar Bupati Banyuwangi dan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi tersebut.

Dari hasil pembahasan tingkat pertama itu ada beberapa masukan dari fraksi-fraksi DPRD, stake holder dan pendalaman serta kajian pansues yang dapat disepakati dan diakomodir dalam raperda izin usaha jasa konstruksi ini. Raperda ini, lanjut Arifin, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya pada jasa
konstruksi di Banyuwangi. “Selama ini belum ada standarisasi usaha jasa konstruksi.

Loading...

Melalui pansus ini diharapkan bisa lahir perda tentang jasa konstruksi yang bisa melindungi investor, sekaligus bisa memajukan Banyuwangi,” imbuh politisi dari PKB itu. Dijelaskan Arifi n, sebelum memutuskan raperda pihaknya juga melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada tanggal 29 hingga 31 November 2012. Selain itu studi banding ke Pemerintah Kota Jogjakarta tanggal 8 hingga 10 November 2012.

Berbagai rapat bersama stake holder dan akhirnya fi nalisasi bersama eksekutif pada 26/11),’’ kata Arifi n. Arifin menjelaskan, dengan pengesahan raperda ini maka pemilik CV (comanditaire venootschap atau persekutuan komanditer) dan perusahaan terbatas (PT) di wilayah Banyuwangi tampaknya harus ancang-ancang menghadapi peraturan yang lebih ketat. Khususnya, jika mereka mengerjakan proyek yang dibiayai pemerintah.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2