Kasek SMK/SMA Tak Boleh Bisniskan UNBK

0
697


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Suratno: Kalau Ketahuan Bisa Langsung Dipecat

BANYUWANGI – Pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini beberapa SMA dan SMK akan membantu sekitar 52 SMP agar bisa menyelenggarakan ujian. Ke-52 SMP itu nanti akan menggunakan fasilitas milik SMA dan SMK, seperti  komputer, listrik, dan jaringan internet.

Namun, beberapa SMP di Banyuwangi sempat khawatir jika pihak SMA atau SMK yang mereka  tumpangi akan mematok tarif tinggi untuk kegiatan tersebut. Beberapa sumber yang ditemui Jawa Pos Radar Banyuwangi mengaku ada beberapa SMK yang mematok tarif cukup tinggi. Sehingga, biaya UNBK dianggap  lebih tinggi daripada unas menggunakan kertas dan pensil.

Terkait hal itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno,  mengatakan sesuai instruksi  Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,  SMA dan SMK harus berkomitmen  membantu SMP yang akan  bergabung ke mereka. Salah satu poin dari komitmen itu, lanjut  Suratno, setiap SMA atau SMK  harus memback up penuh kebutuhan SMP terkait penyelenggaraan UNBK.

Kemudian, SMA/SMK dilarang  menggunakan alat-alat mereka yang digunakan oleh SMP sebagai bisnis, tapi lebih kepada penggunaan bersama. Selain itu, pada MoU antara SMP dan SMK/SMA tidak boleh ada nominal yang ditetapkan.

Loading...

“Pak Kadispendik  Jatim sangat tegas untuk hal ini. Bahkan, sekolah yang ketahuan  menjadikannya bisnis, terutama  sekolah negeri, kepala sekolahnya akan langsung dipecat,” tegas Suratno menirukan ucapan  Kadispendik Jatim, Dr. Saiful  Rachman.

Suratno juga memaparkan beberapa poin yang dianggap wajar dalam kerjasama antara SMA/SMK dan SMP, seperti pembayaran listrik, sewa genset, dan pembayaran pulsa internet.  Keperluan itu menjadi tanggung  jawab sekolah “penggabung”, karena tidak mungkin dibebankan  kepada sekolah yang “digabungi”.

“Instruksinya tidak boleh menyewakan komputer. Karena menurut Kadispendik Jatim, komputer ini milik bersama,”  tandasnya. Karena itu, untuk menyamakan persepsi antar SMP dan SMA/ SMK, dia berencana mengumpulkan kepala sekolah dari sekolah “penggabung” dan yang “digabung”.

Supaya tidak terjadi kekhawatiran dari dua belah pihak. Sementara itu, sebagai syarat SMP menumpang ke SMA/SMK, mereka hanya  diminta membawa peralatan tambahan berupa hardisk eksternal yang akan digunakan untuk  menyimpan data siswa.

Seperti  yang disampaikan operator SMKN 1 Glagah, Mursalin. Dia mengatakan, sekolah yang akan bermigrasi  ke SMK untuk melaksanakan UNBK cukup membawa hardisk eksternal dengan kapasitas minimal 320  GB atau 500 GB.  Hardisk itu nanti akan digunakan menyimpan data ujian siswa. Nanti  hardisk itu juga akan digunakan  sebagai bukti cadangan jika ada  kendala terkait ujian siswa.

“Siswa nanti dapat nomor ujian dari  operator mereka sendiri di SMP. Server ini nanti untuk menyimpan  aplikasi dan data siswa. Aplikasi  besarnya sekitar 14 GB,” ujar pria  asal Kebumen itu.  Jumlah hardisk yang dibawa sekolah harus disesuaikan dengan  berapa banyak server yang  digunakan siswa. Jika siswa menggunakan lima server, minimal mereka harus  menyediakan enam hardisk.

“Lebih baik lagi kalau sekolah membawa server sendiri. Lebih  bagus karena tidak tercampur.  Tapi kalau sekolah belum bisa,  cukup hardisk saja,” terangnya. (radar)

Loading...

Kata kunci yang digunakan :

Baca Juga :