Kelangkaan Pupuk Subsidi Berlanjut

0
133

kelangkaanpupukUsul 148 Ribu Ton, Realisasi 110 Ribu Ton


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Kelangkaan pupuk subsidi yang dialami petani Banyuwangi tampaknya masih akan berlanjut. Sebab, usul Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (DPKP) kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agar mendapat tambahan kuota belum ada kejelasan. Pada Mei 2014, DPKP Banyuwangi mengusulkan tambahan subsidi pupuk kepada Dirjen Sarana dan Prasana Kementan melalui pembahasan perubahan APBN 2014.

Pengajuan yang disampaikan DPKP itu didasarkan kebutuhan atas pupuk dan kuota pupuk yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim tidak seimbang. Pada tahun 2014 ini Banyuwangi mendapat jatah pupuk subsidi berbagai jenis sebanyak 110.100 ton. Jatah itu tertuang dalam Pergub Nomor: 84 Tahun 2013. Dari total jatah pupuk subsidi itu, pupuk urea mendapat jatah paling besar sebanyak 52.468 ton.  

Hingga bulan Mei 2014, realisasi pupuk urea sudah mencapai sekitar 29.653 ton atau sekitar 56,52 persen. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk itu, pada awal tahun 2014 DPKP mengusulkan kebutuhan pupuk subsidi sekitar 148.850 ton lebih. Walau sudah mengusulkan sesuai kebutuhan petani, namun realisasinya hanya 52.468 ton saja. “Kita mengusulkan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 72.357 ton lebih,” ungkap Kepala DPKP Ikrori Hudanto melalui Kabid Pertanian Tanaman Pangan, Pratmadja Gunawan.

Loading...

Pratmadja mengatakan, terbatasnya alokasi pupuk subsidi itu tidak hanya terjadi di Banyuwangi, namun hampir merata di seluruh Indonesia. Penyebab utamanya karena adanya penurunan alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian RI. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu, kata Pratmadja, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah. Pertama relokasi waktu antara kecamatan, dengan cara mengalokasikan kuota pupuk bulan yang akan datang pada bulan berjalan. 

“Kita mengalokasikan kuota pupuk pada kecamatan yang kurang.Kebijakan ini dilakukan sejak tahun 2014,” katanya. Selain itu, DPKP juga menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk berimbang dengan menganjurkan dosis anjuran 200 kg pupuk urea, 300 kg pupuk Phonska dan 500 kg pupuk organik untuk setiap satu hektare. “Kita juga menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk organik,” katanya. Lima jenis pupuk bersubsidi yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK, dan Or ganik.

Sedangkan yang paling banyak digunakan petani Banyuwangi adalah pupuk urea. Hasil ana lisis DPKP, petani sudah terbiasa menggunakan pupuk urea, mereka merasa keberatan bila meng gunakan pupuk subsidi lainnya. Sukarni, 61, salah seorang petani mengatakan, pupuk urea lebih banyak dipilih petani karena kandungan nitrogen pada tiap pupuk itu berbeda. Kandungan nitrogen tertinggi ada pada pupuk urea. “Untuk menyiasati kelangkaan pupuk itu, petani mengoplos pupuk Phonska dengan Z.A agar memiliki kandungan nitrogen yang cukup, namun itu membutuhkan dua kali kerja” jelasnya. (radar)

Loading...