Kementrian PUPR Akan Gelar Pameran Perumahan Rakyat Di Banyuwangi

0
316

kementrian-pupr-akan-gelar-pameran-perumahan-rakyat-di-banyuwangi


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Menjadi Tuan Rumah Pameran Rumah Rakyat

BANYUWANGI – Banyuwangi mendapat kehormatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian yang dipimpin Basoeki Hadimoeljono tersebut bakal menggelar Pameran Rumah Rakyat di Bumi Blambangan dalam waktu dekat.

Pameran rumah rakyat itu direncanakan digelar di Gedung Seni Budaya (Gesibu) Blambangan pada 14 Oktober sampai 19 Oktober mendatang. Oleh karena itu, tim Kementerian PUPR berkunjung ke Banyuwangi kemarin (4/10).

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)  Kementerian PUPR, Budi Hartono, mengatakan pameran rumah rakyat ini untuk mempercepat realisasi program satu juta rumah yang telah dicanangkan  Presiden Joko Widopdo pada April 2015   lalu.

Sebanyak 30 pengembang perumahan bersubsidi dan perbankan akan turut serta dalam pameran tersebut. Dikatakan, tahun ini Kementerian PUPR bakal menggelar pameran perumahan rakyat di empat kabupaten dan kota, salah satunya di Banyuwangi.

“Karena kami melihat ada tren kemajuan perekonomian di Banyuwangi akhir-akhir ini, sehingga pusat memilih Bayuwangi,” ujarnya saat bertemu Bupati  Abdullah Azwar Anas di kantor pemkab kemarin. Program sejuta rumah merupakan program pembangunan rumah subsidi yang bisa dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Masyarakat yang mendapat fasilitas ini akan mendapat sejumlah keuntungan, di antaranya uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih ringan, yakni  hanya satu persen dari harga rumah.  Budi menambahkan, fasilitas KPR FLPP  ini menawarkan banyak manfaat.

Masyarakat bisa membeli rumah dengan suku bunga hanya 5 persen per tahun dan jangka waktu pelunasannya hingga  20 tahun. Sebelum program sejuta rumah  diluncurkan April tahun lalu, imbuhnya, suku bunga KPR FLPP sebesar 7,25 persen per tahun.

“Penurunan suku bunga ini  untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau dihitung-hitung, ini ringan sekali. Jangka waktunya panjang, bunganya juga rendah. Jadi semua masyarakat di harapkan bisa menjangkau membeli rumah sendiri. Daripada uang dibuat  mengontrak atau sewa rumah, mending dibuat bayar cicilannya,” paparnya.

Budi juga mengeluarkan angka backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan masyarakat) perumahan rakyat secara  nasional. Saat ini angka backlog rumah  nasional telah turun dari tahun 2010 sebanyak 13,5 juta, menjadi 11,4 juta pada 2015.

Seiring itu, lanjut dia, persentase masyarakat yang menghuni rumah sendiri  meningkat dari 78 persen pada 2010 menjadi 82,63 persen di tahun 2015. “Karena kalau dilihat, masalah backlog adalah masalah keterjangkauan (accessibility). Hal ini disebabkan harga KPR terus naik, namun tidak disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang sesuai dengan kenaikan  tersebut.

Sehingga daya belinya turun. Maka untuk meningkatkan keterjangkauan, salah satunya  dengan menurunkan suku bunga,  sehingga daya beli masyarakat juga naik,” tuturnya.  Fasilitas lain yang diberikanpe me rintah melalui skema FLPP  ini adalah jaminan asuransi rumah, mulai asuransi jiwa hingga  kebakaran.

“Keuntungan lainnya dari fasilitas ini, masyarakat akan mendapatkan  bantuan uang muka dari  pemerintah sebesar Rp 4 juta. Sedangkan untuk PNS, akan ada tambahan lagi sebesar Rp 4 juta dari Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil). Jadi totalnya  untuk PNS Rp. 8 juta,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan sangat mendukung program pemerintah tersebut agar semakin banyak masyarakat yang memiliki hunian yang layak namun dengan harga terjangkau. Anas pun mengingatkan kepada pengembang perumahan bersubsidi untuk mematuhi aturan  yang telah diterapkan pemkab. Seperti penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dilengkapi.

“Saya termasuk cerewet tentang perizinan pembangunan perumahan. Ini semata-mata untuk pengendalian agar pengembang  tidak sembarangan. Rumah-rumah rakyat ini harus dibangun dengan kualitas yang bagus, meskipun perumahan bersubsidi. Selain itu, drainase yang baik dan fasilitas umum juga harus disediakan,” pungkasnya. (radar)

Loading...