Kritik Rekrutmen Direksi PDAM

0
340
PROTES: Pendemo mengenakan topeng di DPRD Banyuwangi kemarin.
PROTES: Pendemo mengenakan topeng di DPRD Banyuwangi kemarin.

BANYUWANGI – Proses seleksi direksi PDAM Banyuwangi yang saat ini sedang berlangsung disoal. Lewat aksi unjuk rasa damai yang digelar kemarin (12/12), beberapa perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak agar seleksi calon direktur PDAM itu dihentikan. Peserta demo itu mengaku berasal dari Forum Kajian Studi dan Pembangunan (FKSP), LSM FMPBB, LSM Gerak, LSM Gerbang, LSM Format, LSM Pecari, LPPNDI, Fopin, Galang Seblang, Patria, dan beberapa LSM lain.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Mereka mengenakan topeng dan membentangkan poster berisi kecaman terhadap panitia seleksi (pansel). Pengunjuk rasa bergerak dari kawasan Kertosari menuju gedung pemkab dan berakhir di DPRD Banyuwangi Dalam orasinya, mereka me nuding proses rekrutmen direktur PDAM sudah me lenceng dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007. Sebab, ada pe serta rekrutmen yang tidak me menuhi persyaratan tapi di duga tetap diloloskan dalam penjaringan administrasi.

Loading...

Mereka juga meminta agar rekrutmen direksi PDAM dihentikan. Mereka meminta agar Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM itu di tegakkan. Namun, aksi itu tidak mendapat respons di gedung pemkab. Akhirnya, pendemo menuju gedung DPRD Banyuwangi dan ditemui perwakilan komisi I dan komisi III. Salah satu peserta rekrutmen, Iqbal Baraas, menuding bahwa proses rekrutmen direksi PDAM mirip dagelan. “Rekrutmen dilimpahkan sepenuhnya ke Unair oleh pansel.

Anehnya, pansel juga tidak tahu-menahu saat ditanya soal seleksi,” ujarnya. Baraas sendiri juga mengaku terkejut saat dirinya dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi. Padahal, menurutnya ada syarat dalam Pasal 4, 45, dan Permendagri, yang tidak bisa dia penuhi. Baraas menduga peserta lain juga tidak memiliki sertifikat yang disyaratkan. Kejanggalan lain, kata Baraas menjelang penutupan dan penutupan pendaftaran, hanya dirinya yang dinyatakan sebagai pendaftar.

Nyatanya, beberapa hari kemudian, banyak nama yang masuk sebagai peserta rekrutmen. Menyikapi pengaduan pendemo tersebut, anggota DPRD Made Cahyana Negara dan Kusnan Abadi menyatakan bahwa dewan berencana memanggil pansel untuk menjelaskan persoalan tersebut. Menurut Made, harus ada keterbukaan dalam masalah ini. “Sebelum itu semua dilalui, kami sepakat rekrutmen PDAM dihentikan,” ujarnya. (radar)

Lanjutkan Membaca : 1 | 2