sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Proses registrasi peserta lelang proyek jalan tol kembali bergulir. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan bahwa pendaftaran peserta lelang akan segera dibuka dalam waktu dekat.
Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi di kanal BPJT, yang meminta seluruh peminat untuk selalu memantau informasi hanya dari kanal resmi lembaga tersebut.
Salah satu proyek strategis yang masuk dalam agenda lelang tahun 2026 adalah Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
BPJT menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dilelang pada awal tahun 2026 dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Khusus proyek Tol Getaci, Kementerian Pekerjaan Umum memang telah menyatakan sejak akhir 2025 bahwa proyek ini masuk tahap lelang pada 2026,” demikian keterangan yang disampaikan BPJT.
Setelah proses lelang, proyek Tol Getaci direncanakan langsung masuk ke tahap pembangunan konstruksi pada tahun yang sama.
Pemerintah menargetkan ruas tol tersebut dapat mulai beroperasi pada tahun 2029, sejalan dengan upaya percepatan konektivitas wilayah selatan Jawa Barat.
Namun demikian, ruas Tol Getaci yang akan dilelang pada tahap awal tahun 2026 ini belum sampai Cilacap.
Untuk sementara, pembangunan difokuskan pada segmen Gedebage–Tasikmalaya dengan panjang sekitar 95 kilometer, bukan keseluruhan trase Gedebage–Cilacap yang totalnya mencapai 206,65 kilometer.
“Sementara hanya Gedebage–Tasikmalaya, baru kemudian dilanjut Tahap 2 Tasikmalaya–Cilacap. Eksesnya seperti itu,” ujar Kepala BPJT, Willan Oktavian, dalam acara Indonesia Construction Industry (ICI) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Secara rencana besar, Tol Getaci akan dimulai dari kawasan Gedebage, Kota Bandung, lalu melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, hingga berakhir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Untuk Tahap 1 Gedebage–Tasikmalaya, pembangunan akan dibagi menjadi dua seksi.
Seksi pertama adalah Gedebage–Garut Utara sepanjang 45,20 kilometer. Sementara Seksi kedua yakni Garut Utara–Kota Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer.
Menjelang pelaksanaan lelang yang tinggal menghitung hari, pemerintah kini mengebut proses validasi data kepemilikan lahan yang terdampak proyek.
Page 2
Di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, pembayaran uang ganti rugi (UGR) bahkan telah mulai dilakukan kepada pemilik lahan.
Tahapan serupa selanjutnya akan dilanjutkan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya.
Ribuan bidang tanah di puluhan desa dan kelurahan dipastikan terdampak pembangunan Tol Getaci tahap pertama ini.
Di Kabupaten Bandung, tol akan melintasi 28 desa di enam kecamatan, antara lain Bojongsoang, Rancaekek, Solokan Jeruk, Paseh, Cikancung, dan Cicalengka.
Sementara di Kabupaten Garut, trase tol melewati tujuh kecamatan dan 37 desa, mulai Kadungora, Leles, Leuwigoong, Banyuresmi, Karangpawitan, Garut Kota, hingga Cilawu.
Masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tol akan melintasi enam kecamatan dan 17 desa, di antaranya Kecamatan Salawu, Cigalontang, Padakembang, Leuwisari, dan Singaparna.
Sedangkan di Kota Tasikmalaya, Tol Getaci melewati empat kecamatan dan 15 kelurahan, dengan titik akhir pembangunan tahap pertama berada di Kecamatan Kawalu, yang juga direncanakan menjadi lokasi gerbang tol.
BPJT menegaskan, untuk data detail terkait daftar nama pemilik lahan yang terdampak dan berhak menerima ganti rugi, masyarakat dapat melakukan konfirmasi langsung ke pemerintah desa, kelurahan, atau kecamatan masing-masing.
Dengan dimulainya proses lelang Tol Getaci pada 2026, pemerintah berharap proyek ini menjadi tulang punggung konektivitas baru Jawa Barat selatan.
Selain memangkas waktu tempuh antardaerah, kehadiran tol ini diyakini akan menggerakkan perekonomian, pariwisata, dan distribusi logistik secara signifikan hingga ke wilayah selatan Jawa Barat. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Proses registrasi peserta lelang proyek jalan tol kembali bergulir. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan bahwa pendaftaran peserta lelang akan segera dibuka dalam waktu dekat.
Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi di kanal BPJT, yang meminta seluruh peminat untuk selalu memantau informasi hanya dari kanal resmi lembaga tersebut.
Salah satu proyek strategis yang masuk dalam agenda lelang tahun 2026 adalah Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
BPJT menyebutkan, secara keseluruhan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dilelang pada awal tahun 2026 dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Khusus proyek Tol Getaci, Kementerian Pekerjaan Umum memang telah menyatakan sejak akhir 2025 bahwa proyek ini masuk tahap lelang pada 2026,” demikian keterangan yang disampaikan BPJT.
Setelah proses lelang, proyek Tol Getaci direncanakan langsung masuk ke tahap pembangunan konstruksi pada tahun yang sama.
Pemerintah menargetkan ruas tol tersebut dapat mulai beroperasi pada tahun 2029, sejalan dengan upaya percepatan konektivitas wilayah selatan Jawa Barat.
Namun demikian, ruas Tol Getaci yang akan dilelang pada tahap awal tahun 2026 ini belum sampai Cilacap.
Untuk sementara, pembangunan difokuskan pada segmen Gedebage–Tasikmalaya dengan panjang sekitar 95 kilometer, bukan keseluruhan trase Gedebage–Cilacap yang totalnya mencapai 206,65 kilometer.
“Sementara hanya Gedebage–Tasikmalaya, baru kemudian dilanjut Tahap 2 Tasikmalaya–Cilacap. Eksesnya seperti itu,” ujar Kepala BPJT, Willan Oktavian, dalam acara Indonesia Construction Industry (ICI) 2025 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Secara rencana besar, Tol Getaci akan dimulai dari kawasan Gedebage, Kota Bandung, lalu melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, hingga berakhir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Untuk Tahap 1 Gedebage–Tasikmalaya, pembangunan akan dibagi menjadi dua seksi.
Seksi pertama adalah Gedebage–Garut Utara sepanjang 45,20 kilometer. Sementara Seksi kedua yakni Garut Utara–Kota Tasikmalaya sepanjang 50,32 kilometer.
Menjelang pelaksanaan lelang yang tinggal menghitung hari, pemerintah kini mengebut proses validasi data kepemilikan lahan yang terdampak proyek.
