Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Nilai Unas Jeblok, BWI Peringkat 28 Se-Jatim

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda
Bupati Abdullah Azwar Anas Pantau Peseta UNBK

Dispendik Berdalih Baru Kali Pertama Ikut UNBK

BANYUWANGI – Hasil ujian nasional (unas) tahun 2017 jenjang SMP/sederajat diumumkan secara resmi kemarin (2/6). Hasilnya cukup memprihatinkan. Rata-rata nilai unas Banyuwangi menempati ranking 28 dari 38 kabupaten dan kota se-Jatim.

Artinya, nilai rata-rata seluruh peserta unas se-Bumi Blambangan menempati urutan terendah ke-11 di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini. Kabid SMP Dispendik Banyuwangi, Suratno, membenarkan rata-rata nilai unas SMP Banyuwangi berada di peringkat 28 di antara 38 kabupaten dan kota se Jatim.

Suratno mengaku pihaknya belum mengkaji secara mendalam penyebab rendahnya rata-rata nilai unas yang diperoleh siswa SMP/ sederat se-Banyuwangi tersebut. Namun, imbuhnya, pada Kamis malam (1/6) pihaknya sudah berdislalsi dengan para kepala sekolah untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut Suratno, salah satunya adalah tahun ini merupakan tahun pertama siswa jenjang SMP/sederajat menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Respons Banyuwangi sangat luar biasa. Sekitar 75 persen dari total peserta unas, menjalani UNBK, sedangkan siswa yang menjalani ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) “hanya” sekitar 25 persen. “Anak-anak masih “kaget”.

Daerah-daerah lain di sekitar kita, seperti Jember, Situbondo, dan Bondowoso, yang mengikuti UNBK baru sebagian keciL. Tidak sebanyak Banyuwangi,” kata dia. Di sisi lain, pelaksanaan unas di Banyuwangi, baik UNBK maupun UNKP, sangat berintegritas.

Itu sesuai anjuran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bahwa nilai tinggi itu penting, tetapi kejujuran jauh lebih penting. “Salah satu model yang disarankan oleh kementerian menggunakan UNBK. Maka kami mendorong ke situ (UNBK). Namun bukan berarti kami membenarkan nilai kurang bagus. Kami akan melakukan evaluasi dan berusaha meningkatkan di tahun depan. Ini masa yang pahit, tetapi ya harus kita lewati,” tuturnya.

Suratno menambahkan, siswa tidak dirugikan dengan pilihan pelaksanaan unas dengan sistem UNBK. Sebab, nilai unas bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan. Selain itu, saat mengikuti proses penerimaan peserta didik bam (PPDB) jenjang SMA/sederajat, siswa lulusan SMP, MTs, dan paket B di Banyuwangi akan bersaing dengan sesama siswa asal kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini.

Karena PPDB SMA dan SMK menggunakan sistem zona, poin yang diperoleh calon peserta didik asal luar kabupaten akan kalah besar dibandingkan dengan poin yang diperoleh siswa yang berdomisili di Banyuwangi.

Sekadar diketahui, nilai rata-rata unas SMP dan MTs Banyuwangi sebesar 214,78 dan berada di ranking 28 se-Jatim. Situbondo berada persis di bawah Banyu wangi dengan nilai rata-rata sebesar 213,83. Sementara itu, Bondowoso menduduki juara dua terbawah alias posisi ke 37 di antara 38 kabupaten dan kota se-Jatim dengan nilai rata-rata sebesar 192,62.

Sedangkan satu kabupaten tetangga yang lain, yakni Jember sukses nangkring di posisi tiga teratas dengan nilai rata-rata sebesar 259,29. Sementara itu, hasil unas yang cukup memprihatinkan tersebut menuai sorotan tajam dewan.

Pihak komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan mendesak jajaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi bertanggung jawab. Sekretaris Komisi IV, Salimi, menyatakan sangat menyesalkan hasil unas jenjang SMP/sederajat tersebut.

“Aduh. Kami sangat menyayangimu kalau nilai rata- rata unas Banyuwangi menduduki peringkat 28 se-Jatirn. Karena perkembangan Banyuwangi di berbagai bidang sangat pesat, tetapi bidang pendidikan malah jeblok,” ujarnya.

Padahal, imbuh Salimi, dari sisi alokasi anggaran, pemkab telah sangat memperhatikan kebutuhan  bidang pendidikan. Dana sebesar triliunan rupiah dikucurkan untuk membiayai gaji guru, pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain.

“Segenap jajaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) bidang pendidikan harus betul-betul bekerja mencerdaskan anak. Bukan sekadar mengajar untuk menggugurkan kewajiban,” cetus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Salimi mengaku pihaknya bakal,  memanggil jajaran Dispendik untuk mengetahui penyebab jebloknya nilai rata-rata unas SMP dan MTs Banyuwangi. “Kami tanya apa yang salah. Harus ada pertanggungjawaban. Kalau tidak ada alasan yang bisa diterima, ya lebih kepala, sekretaris, hingga kepala bidang (kabid) dan kepala seksi (kasi) mengundurkan diri,” jlentrehnya. (radar)