Pemkab Hibahkan Lahan 4 Ribu Meter Persegi: Alokasi Untuk Kantor Imigrasi Banyuwangi

Radarbanyuwangi.id – Rencana pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi pada tahun depan dipastikan bukan sekadar wacana. Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lahan di wilayah Kecamatan Kalipuro untuk dijadikan kantor yang akan menyediakan berbagai layanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tinggal di Banyuwangi tersebut.

Ya, pemkab akan menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi. Lahan tersebut berlokasi di Jalan Argopuro, tepatnya di sebelah barat PT Warisan.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cahyanto Hendri Wahyudi. Dia menuturkan, luas tanah yang akan dihibahkan kurang lebih 4 ribu meter persegi.

”Ibu Bupati menghibahkan tanah kepada pemerintah pusat. Pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujarnya dikonfirmasi pada Senin malam (22/7).

Cahyanto menuturkan, lokasi lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi tersebut bersebelahan dengan lahan yang direncanakan akan digunakan untuk kantor Garnisun Banyuwangi.

Baca Juga: Suka Duka Liaison Officer Menemani Pembalap Tour de Ijen 2024: Selalu on Time, Pagi Hari Minta Dibelikan Martabak

Seperti diberitakan, Banyuwangi kini memiliki kantor Imigrasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membuka kantor Imigrasi di kabupaten the Sunrise of Java.

Banyak pertimbangan Kemenkumham membuka kantor Imigrasi di Banyuwangi. Di antaranya permohonan layanan keimigrasian di Banyuwangi terus meningkat serta tren positif peningkatan turis yang berkunjung ke Banyuwangi.

Baca Juga: Hasil Lengkap Etape Kedua ITdBI 2024, Puncaki Klasemen Sementara, Ryan Cavanagh Pertahankan Ijen Sulfur Jersey: Cek Selengkapnya Disini

Selain itu, secara geografis Banyuwangi  dekat dengan Bali. Kantor Banyuwangi ini setidaknya sebagai satelit pengawasan WNA di sekitar Bali.

Kantor Imigrasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut berdiri secara mandiri, tidak lagi sekadar ”cabang” dari kantor Imigrasi Jember.

Seperti diketahui, pelayanan keimigrasian di Banyuwangi selama ini ditangani oleh Unit Layanan Paspor kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi. Namun, status Unit Layanan Paspor kantor Imigrasi Jember kini naik menjadi kantor Imigrasi mandiri.

Bahkan, tahun depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI langsung menyiapkan pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi. Kantor baru tersebut akan menggantikan kantor saat ini yang berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Ketapang, Kecamatan Kalipuro.

Hal itu terungkap saat Bupati Ipuk Fiestiandani bertemu langsung dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim. Silmy datang untuk mengecek kantor Imigrasi mandiri di Bumi Blambangan.

”Sebelumnya kantor Imigrasi Banyuwangi ikut kantor Imigrasi Jember. Alhamdulillah, kini resmi berdiri sendiri setelah cukup lama kami berupaya mengawal ini. Sehingga, pelayanan keimigrasian untuk warga Banyuwangi pasti bisa lebih optimal, misalnya untuk mengurus paspor dan sebagainya,” ujar Bupati Ipuk. (sgt/c1)

Radarbanyuwangi.id – Rencana pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi pada tahun depan dipastikan bukan sekadar wacana. Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lahan di wilayah Kecamatan Kalipuro untuk dijadikan kantor yang akan menyediakan berbagai layanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun WNA yang tinggal di Banyuwangi tersebut.

Ya, pemkab akan menghibahkan lahan untuk pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi. Lahan tersebut berlokasi di Jalan Argopuro, tepatnya di sebelah barat PT Warisan.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cahyanto Hendri Wahyudi. Dia menuturkan, luas tanah yang akan dihibahkan kurang lebih 4 ribu meter persegi.

”Ibu Bupati menghibahkan tanah kepada pemerintah pusat. Pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujarnya dikonfirmasi pada Senin malam (22/7).

Cahyanto menuturkan, lokasi lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi tersebut bersebelahan dengan lahan yang direncanakan akan digunakan untuk kantor Garnisun Banyuwangi.

Baca Juga: Suka Duka Liaison Officer Menemani Pembalap Tour de Ijen 2024: Selalu on Time, Pagi Hari Minta Dibelikan Martabak

Seperti diberitakan, Banyuwangi kini memiliki kantor Imigrasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membuka kantor Imigrasi di kabupaten the Sunrise of Java.

Banyak pertimbangan Kemenkumham membuka kantor Imigrasi di Banyuwangi. Di antaranya permohonan layanan keimigrasian di Banyuwangi terus meningkat serta tren positif peningkatan turis yang berkunjung ke Banyuwangi.

Baca Juga: Hasil Lengkap Etape Kedua ITdBI 2024, Puncaki Klasemen Sementara, Ryan Cavanagh Pertahankan Ijen Sulfur Jersey: Cek Selengkapnya Disini

Selain itu, secara geografis Banyuwangi  dekat dengan Bali. Kantor Banyuwangi ini setidaknya sebagai satelit pengawasan WNA di sekitar Bali.

Kantor Imigrasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa tersebut berdiri secara mandiri, tidak lagi sekadar ”cabang” dari kantor Imigrasi Jember.

Seperti diketahui, pelayanan keimigrasian di Banyuwangi selama ini ditangani oleh Unit Layanan Paspor kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi. Namun, status Unit Layanan Paspor kantor Imigrasi Jember kini naik menjadi kantor Imigrasi mandiri.

Bahkan, tahun depan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI langsung menyiapkan pembangunan kantor Imigrasi Banyuwangi. Kantor baru tersebut akan menggantikan kantor saat ini yang berlokasi di kawasan Jalan Lingkar Ketapang, Kecamatan Kalipuro.

Hal itu terungkap saat Bupati Ipuk Fiestiandani bertemu langsung dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim. Silmy datang untuk mengecek kantor Imigrasi mandiri di Bumi Blambangan.

”Sebelumnya kantor Imigrasi Banyuwangi ikut kantor Imigrasi Jember. Alhamdulillah, kini resmi berdiri sendiri setelah cukup lama kami berupaya mengawal ini. Sehingga, pelayanan keimigrasian untuk warga Banyuwangi pasti bisa lebih optimal, misalnya untuk mengurus paspor dan sebagainya,” ujar Bupati Ipuk. (sgt/c1)