Pemkab segera Dirikan BPR

0
312
EMPAT RAPERDA: Wabup Yusuf Widyatmoko menyerahkan dokumen jawaban terhadap PU fraksi kepada Wakil Ketua DPRD Joni Subagio kemarin

BANYUWANGI – Masukan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU) agar Pemkab Banyuwangi mendirikan bank perkreditan rakyat (BPR) sendiri langsung mendapat tanggapan positif eksekutif.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Bahkan, pendirian BPR tersebut segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 mendatang. Rencana tersebut terungkap pada rapat paripurna jawaban bupati terhadap pandangan umum (PU) fraksi atas diajukannya empat rancangan peraturan daerah (raperda) di kantor DPRD Banyuwangi kemarin (23/10).

Seperti diketahui, sejak tahun 2007 Pemkab Banyuwangi telah menyertakan modal kepada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Setiap tahun, jumlah modal daerah di kedua bank tersebut terus bertambah, baik berupa penambahan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari deviden yang ditahan dan selanjutnya ditambahkan sebagai modal.

Hingga tahun 2012, penyertaan modal pemkab di Bank Jatim mencapai Rp 67,5 miliar lebih. Rinciannya, saldo akhir tahun 2012 sebesar Rp 50,9 miliar plus penyertaan modal tahun 2012 sebesar 16,5 miliar. Jumlah penyertaan modal di BPR Jatim mencapai Rp 8 miliar lebih dengan saldo akhir tahun 2007 sebesar Rp 3 miliar dan penyertaan modal tahun 2013 sebesar Rp 5 miliar.

Nah, menanggapi besarnya penyertaan modal daerah di dua lembaga keuangan tersebut, dalam rapat paripurna pemandangan umum (PU) fraksi atas diajukannya empat raperda Senin (22/10), F-PKNU menyarankan pemkab mendirikan BPR sendiri. Alasannya, pendirian BPR oleh pemkab tidak melanggar perundang-undangan.

Terhadap usul fraksi (F-PKNU) agar pemkab mendirikan BPR sendiri, eksekutif sependapat dan secara bertahap akan direncanakan pendiriannya mulai tahun anggaran 2013,” ujar Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko di hadapan peserta rapat paripurna kemarin. Diberitakan sebelumnya, eksekutif menyerahkan draf empat raperda ke DPRD beberapa hari lalu.

Draf tersebut antara lain raperda perubahan ke-3 atas Peraturan Daerah (Perda) Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga; raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. (radar)

Loading...