sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan dari ancaman bencana ekologi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan perlindungan fungsi hutan.
Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan tiga aspek manfaat utama, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.
Ketiganya, menurut Muklisin, harus berjalan seimbang agar fungsi hutan tetap terjaga sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada hakikatnya hutan memiliki manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Aspek ekologi sangat berkaitan dengan pencegahan bencana alam, mulai dari banjir hingga menjaga keberlanjutan sumber mata air yang menjadi concern kita bersama,” ujarnya.
Muklisin mengungkapkan, dari total sekitar 42 ribu hektare kawasan hutan di Banyuwangi, lebih dari 5 ribu hektare telah dimanfaatkan untuk kegiatan agroforestri.
Kegiatan tersebut meliputi budidaya kopi, palawija, serta berbagai komoditas lain yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Melalui pendekatan tersebut, Perhutani memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akses tersebut disertai edukasi dan pendampingan agar masyarakat memahami fungsi hutan serta pentingnya menjaga kelestariannya.
“Kami berkali-kali menerapkan konsep pemberdayaan dengan memberikan akses kelola kawasan hutan sesuai aturan, disertai edukasi. Masyarakat harus paham bahwa kerusakan di hulu akan berdampak pada bencana ekstrem hingga ke wilayah hilir,” jelas Muklisin.
Menurutnya, tantangan utama pengelolaan hutan di Banyuwangi saat ini lebih banyak bersumber dari persoalan sosial.
Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, ditambah alih fungsi lahan untuk permukiman, mendorong sebagian masyarakat masuk ke kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus dikelola secara bijak.
“Di sinilah peran kami. Bagaimana kebutuhan masyarakat bisa kami akomodasi, namun fungsi ekologi hutan tetap terjaga. Ini tidak mudah, tetapi harus terus diupayakan melalui dialog dan pendekatan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Komitmen KPH Banyuwangi dalam menjaga kelestarian hutan tidak hanya berhenti pada tataran konsep. Berbagai capaian konkret pun berhasil diraih.
Page 2
Selama dua tahun berturut-turut, KPH Banyuwangi berhasil meraih juara pertama dalam bidang pembuatan tanaman tingkat Perhutani Indonesia.
“Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah bencana akibat kerusakan hutan. Ini hasil kerja keras seluruh jajaran dan dukungan masyarakat,” ungkap Muklisin.
Muklisin menambahkan, keberhasilan menjaga hutan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
“Ayo bareng-bareng kita peduli dan pelihara hutan. Kalau hutannya lestari, bencana bisa dicegah, sumber air terjaga, dan kesejahteraan masyarakat juga dapat terwujud,” imbaunya.
Dengan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian dan pemberdayaan, Perhutani KPH Banyuwangi berupaya menjadikan hutan tidak hanya sebagai penyangga ekologi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat di Bumi Blambangan. (ray/aif)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kelestarian hutan dari ancaman bencana ekologi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan perlindungan fungsi hutan.
Administratur KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara profesional dengan memperhatikan tiga aspek manfaat utama, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.
Ketiganya, menurut Muklisin, harus berjalan seimbang agar fungsi hutan tetap terjaga sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada hakikatnya hutan memiliki manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Aspek ekologi sangat berkaitan dengan pencegahan bencana alam, mulai dari banjir hingga menjaga keberlanjutan sumber mata air yang menjadi concern kita bersama,” ujarnya.
Muklisin mengungkapkan, dari total sekitar 42 ribu hektare kawasan hutan di Banyuwangi, lebih dari 5 ribu hektare telah dimanfaatkan untuk kegiatan agroforestri.
Kegiatan tersebut meliputi budidaya kopi, palawija, serta berbagai komoditas lain yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Melalui pendekatan tersebut, Perhutani memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akses tersebut disertai edukasi dan pendampingan agar masyarakat memahami fungsi hutan serta pentingnya menjaga kelestariannya.
“Kami berkali-kali menerapkan konsep pemberdayaan dengan memberikan akses kelola kawasan hutan sesuai aturan, disertai edukasi. Masyarakat harus paham bahwa kerusakan di hulu akan berdampak pada bencana ekstrem hingga ke wilayah hilir,” jelas Muklisin.
Menurutnya, tantangan utama pengelolaan hutan di Banyuwangi saat ini lebih banyak bersumber dari persoalan sosial.
Meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, ditambah alih fungsi lahan untuk permukiman, mendorong sebagian masyarakat masuk ke kawasan hutan. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus dikelola secara bijak.
“Di sinilah peran kami. Bagaimana kebutuhan masyarakat bisa kami akomodasi, namun fungsi ekologi hutan tetap terjaga. Ini tidak mudah, tetapi harus terus diupayakan melalui dialog dan pendekatan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Komitmen KPH Banyuwangi dalam menjaga kelestarian hutan tidak hanya berhenti pada tataran konsep. Berbagai capaian konkret pun berhasil diraih.
