sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tidak hanya menjadi sorotan karena mengatur rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan dokumen lampiran Perpres yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), regulasi yang diundangkan pada 30 Juni 2025 tersebut juga memuat daftar proyek strategis pemerintah pusat, termasuk sejumlah proyek besar di Provinsi Bali.
Proyek-proyek tersebut masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan menjadi prioritas pembangunan di sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fokus utamanya adalah mendorong konektivitas, pariwisata, ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan di Pulau Dewata.
Tol Mengwi–Sanur hingga Mengwi–Canggu Masuk Agenda
Salah satu proyek yang tercantum dalam Perpres 79/2025 adalah perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa.
Proyek ini diproyeksikan menjadi tulang punggung baru konektivitas wilayah selatan dan tengah Bali, yang selama ini kerap menghadapi kepadatan lalu lintas tinggi.
Selain itu, pemerintah pusat juga memasukkan rencana pembangunan Jalan Tol Mengwi–Canggu, yang ditujukan untuk mendukung kawasan wisata dan permukiman yang berkembang pesat di wilayah Canggu dan sekitarnya.
Kedua ruas tol tersebut merupakan kelanjutan dari proyek Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi, yang direncanakan akan dilelang ulang pada 2026.
Tol Gilimanuk–Mengwi sendiri diproyeksikan menjadi jalur strategis penghubung Bali Barat dengan wilayah selatan, sekaligus menopang arus logistik dan pariwisata.
Terhubung dengan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Pembangunan jalan tol ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah mengaitkannya dengan sejumlah proyek strategis lain yang bertujuan meningkatkan perekonomian Bali.
Beberapa di antaranya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, yang diarahkan sebagai pusat wisata kesehatan dan medis, serta pengembangan KEK Kura-kura Bali yang digadang-gadang menjadi kawasan pariwisata berkelanjutan bertaraf internasional.
Selain itu, konektivitas tol juga mendukung pengembangan Pelabuhan Benoa, khususnya dalam proyek Bali Maritime Tourism Hub Development Area 2, yang ditujukan untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi kapal pesiar dunia.
Sumber: Radar Bali, BPK RI
Page 2
Page 3
Proyek ini turut disinergikan dengan Bali Beach Conservation Project II, yang fokus pada perlindungan garis pantai dan keberlanjutan lingkungan pesisir.
Fokus Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau
Tak hanya infrastruktur jalan, Perpres 79/2025 juga memuat rencana peningkatan kualitas air sungai dan danau di Bali.
Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir ke wilayah padat penduduk dan kawasan pariwisata.
DAS yang menjadi prioritas antara lain:
- DAS Tukad Badung
- DAS Tukad Ayung
- DAS Tukad Yeh Penet–Yeh Empas
- DAS Tukad Saba
Selain itu, proyek juga menyasar:
- DAS Tukad Goa–Petanu–Pakerisan
- DAS Tukad Loloan
- DAS Tukad Unda
- DAS Tukad Daya
- DAS Tukad Sabe
Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kabupaten/Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, Jembrana, Bangli, dan Karangasem, yang selama ini menghadapi tekanan lingkungan akibat urbanisasi dan aktivitas pariwisata.
Tak hanya sungai, proyek konservasi juga menyentuh kawasan danau, yakni Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur.
Keempat danau tersebut merupakan sumber air utama sekaligus penyangga ekosistem Bali.
PLTS Bali Timur untuk Keandalan Listrik
Untuk mendukung kebutuhan energi dan transisi menuju energi bersih, pemerintahan Prabowo–Gibran juga merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur.
Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Dewata, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Kehadiran PLTS diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi, industri pariwisata, serta kebutuhan listrik masyarakat Bali yang terus meningkat.
Sinyal Serius Pemerintah ke Bali
Masuknya berbagai proyek strategis Bali dalam Perpres 79 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya fokus pada kebijakan fiskal seperti gaji ASN, tetapi juga pada pembangunan jangka menengah dan panjang.
Sumber: Radar Bali, BPK RI
