Pilkada 2015 Hanya Pilih Bupati

0
168

pilkadaWakil Bupati Ditunjuk Bupati
BANYUWANGI- Mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga saat belum ada kejelasan apakah kepala daerah dipilih langsung rakyat ataukah dipilih anggota DPRD. Yang sudah pasti, sistem apa pun yang di berlakukan. pilkada hanya akan memilih calon kepala daerah. Pemilihan calon wakil kepala daerah menjadi hak prerogatif kepala daerah terpilih Wakil Ketua DPRD, Ismoko mengatakan, berdasar hasil pertemuan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (Adeksi) di Jakarta akhir pekan lalu, mekanisme pilkada belum ada kejelasan.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Artinya, pilkada mendatang berpotensi menggunakan sistem pemilihan langsung dengan mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu itu dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir masa jabatannya. Selain itu, pilkada mendatang juga berpotensi menggunakan sistem tidak langsung atau pemilihan,” melalui DPRD sesuai Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR RI periode 2009-2014. 

Namun demikian, kata ismoko, pada pilkada mendatang. termasuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi 2015, nyaris dipastikan sosok yang dipilih hanyalah calon kepala daerah. Siapa wakil kepala daerah menjadi hak prerogatif kepala daerah terpilih. “Misalnyra, bupati Banyuwangi terpilih nnengajukan calon wakil bupati kepada pemerintah melalui gubernur,” ujarnya kemarin (3/11). Menurut Ismoko, untuk menghindari hal-hal negatif dalam pilkada, masing-masing calon bupati atau tim sukses tidak boleh memasang baliho atau alat peraga kampanye.

Setiap calon hanya memberikan contoh gambar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, KPU akan mencetak dan memasang baliho tersebut. Terkait anggaran pilkada, kata Ismoko, karena sistemyang digunakan belum pasti, maka perencanaan RAPBD 2015 harus hati-hati. Sebab. jika dianggarkan pilkada langsung tapi ternyata mekanisme yang digunakan adalah pilkada lewat DPRD, maka sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) akan tinggi. 

“Tetapi, jika dianggarkan pilkada tidak langsung tapi ternyata yang dilaksanakan adalah pilkada langsung. kita akan kelabakan karena anggaran pilkada tidak langsung jauh lebih kecil dibanding anggaran pilkada langsung. Makanya, menurut saya, kedua pos biaya pilkada itu harus dianggarkan.” kata politikus Partai Golkar tersebut. Lebih jauh Ismoko mengatakan, berdasar hasil konfirmasi KPU Banyuwangi, pilkada langsung di Bumi Blambangan membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 miliar sampai Rp 415 miliar. “Anggaran pilkada tidak langsung, saya ldra Rp 100 juta cukup,” pungkas lsmoko. (radar)

Loading...