BANYUWANGI – Dugaan penyalahgunaan dana reward Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2013 senilai Rp 90.856.000 di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, merembet ke ranah hukum. Sejumlah aktivis LSM melaporkan perkara itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi kemarin. Tindakan Kepala Desa (Kades) Kalipait Puput Hendri Atmojo yang meminjam sebagian dana itu dianggap kalangan LSM tidak bisa dibenarkan.
“Dana negara tidak bisa dipinjam-pakai,” cetus Ketua LSM Somasi, Suparmin, usai menyerahkan berkas laporan ke Kejari Banyuwangi kemarin. Menurut Suparmin, dana reward PBB dari pemerintah sebesar Rp 90 juta lebih itu, sekitar Rp 56 juta dibawa kades dengan dalih bendahara desa mengundurkan diri. “Itu membuat pembangunan kantor desa terbengkalai,” katanya. Menurut dia, dana reward PBB atas prestasi masyarakat membayar pajak ternyata tidak digunakan untuk membangun kantor desa.
Dana itu digunakan untuk memperbaiki jalan di dua dusun, yakni Dusun Kutorejo dan Purworejo, dengan cara pengurukan grasak. ‘’Setiap dusun mendapat jatah Rp 10 juta,’’ ungkapnya. Celakanya, terang dia, meski pembangunan belum selesai, pemerintah desa sudah melaporkan penggunaan uang tersebut ke Badan Pemberdayaan Pemerintah (BPM) Kabupaten Banyuwangi. “Sudah jelas ada buktinya. Setelah ramai diperbincangkan, sekarang pembangunan dilanjutkan,” cetusnya.
Sementara itu, Kades Kalipait Puput Hendri Atmojo saat dikonfirmasi menyebutkan tidak mendengar informasi dirinya dilaporkan ke kejaksaan. Namun demikian, dirinya siap datang jika dipanggil untuk dimintai keterangan. ‘’Kita taat hukum,’’ tegasnya. Menurut kades, sampai saat ini pihaknya sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam proyek tersebut. Pelaksanaan pembangunan dianggap sudah sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak). ‘’Kita bisa melaksanakan (proyek, red) sampai akhir tahun 2014, karena dana cair akhir tahun 2013,” bebernya. (radar)
