RADARBANYUWANGI.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemkab Banyuwangi membahas percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Banyuwangi-Jember yang menyisakan jarak tinggal 14 kilometer.
Pembahasan yang berlangsung di Pendapa Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/10) dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani, Wabup Mujiono, dan Ketua DPRD Made Cahyana Negara, serta sejumlah pejabat SKPD.
Turut hadir dalam pertemuan sore itu antara lain perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara, Perhutani, dan Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Alat Pengukur Hujan Korsda Genteng Dipindah, Proyek Depan Kantor Belum Berizin
Tujuan tim BPK datang ke Banyuwangi untuk mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional JLS bisa segera terselesaikan.
“Pertemuan ini terkait dengan dorongan akselerasi Pansela (pantai selatan). Sudah cukup lama proyek ini tidak berjalan. Karena itu, kami dari BPK datang meninjau langsung JLS,” ujar anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.
Edy menjelaskan, kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember terkait masalah teknis dan kebijakan. Terdapat perbedaan birokrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan holding.
“Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Brakkk! Gagal Salip Kendaraan, Yamaha N-Max Tabrakan Adu Depan di Genteng
Pihak-pihak terkait telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa lekas kembali terlaksana. Ia berharap, hasil pertemuan bisa segera ditindaklanjuti.
Edy menyebut, anggaran pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat sebanyak Rp 47,1 miliar dan nominal tersebut masih dalam perhitungan sementara.
“Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PU. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, dan PTPN. Jika semuanya sudah clear, maka tinggal masalah teknis di lapangan,” tutur Edy.
Edy menyatakan, JLS merupakan program prioritas nasional yang harus segera direalisasikan. Jika terus tertunda, menurut dia, konektivitas infrastruktur di lintas selatan akan terganggu.
Baca Juga: Aman Air Buka Penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi Awal 2026, Pariwisata Banyuwangi Siap Melesat!
Page 2
Dampaknya akan terasa pada sektor-sektor lain seperti distribusi pupuk, pengiriman bibit, serta hasil pertanian.
“Kami dari BPK hanya mendorong dan mendukung agar proses percepatan ini berjalan baik,” sambung dia.
Sisa 14 km JLS berada di ruas lahan milik PTPN dan Perhutani. Persoalan di lahan milik PTPN sudah beres. Proses yang masih dalam tahapan adalah pembebasan untuk lahan milik Perhutani.
Edy menyebut, proses pelepasan aset pada lahan yang dilewati JLS bukan perkara mudah. Sebab, pelepasan itu melibatkan banyak pihak.
Baca Juga: Cair atau Belum? Begini Fakta Terbaru Pencairan Bansos PKH Tahap 4 Oktober 2025, Cek Nama dan Saldo di ATM!
Maka apabila ingin JLS ruas Banyuwangi-Jember bisa lekas dimulai, pelepasan aset itu harus segera diselesaikan.
“Itulah sebabnya tadi kami mengundang Kementerian ATR dan pihak terkait lainnya untuk memastikan proses berjalan lancar,” tutur dia.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berharap dorongan dan dukungan dari BPK bisa mempercepat realisasi pembangunan JLS tahap kedua.
Kehadiran JLS akan meningkatkan ekonomi, wisata, program-program pemerintah pusat.
Termasuk program ketahanan pangan. “Terima kasih atas dukungan untuk pembangunan JLS.
Semoga bisa segera terealisasi karena itu akan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Ipuk. (cw5-Dalila Adinda/aif)
Page 3
RADARBANYUWANGI.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemkab Banyuwangi membahas percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Banyuwangi-Jember yang menyisakan jarak tinggal 14 kilometer.
Pembahasan yang berlangsung di Pendapa Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/10) dihadiri Bupati Ipuk Fiestiandani, Wabup Mujiono, dan Ketua DPRD Made Cahyana Negara, serta sejumlah pejabat SKPD.
Turut hadir dalam pertemuan sore itu antara lain perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara, Perhutani, dan Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Alat Pengukur Hujan Korsda Genteng Dipindah, Proyek Depan Kantor Belum Berizin
Tujuan tim BPK datang ke Banyuwangi untuk mempertemukan beberapa pihak agar proyek strategis nasional JLS bisa segera terselesaikan.
“Pertemuan ini terkait dengan dorongan akselerasi Pansela (pantai selatan). Sudah cukup lama proyek ini tidak berjalan. Karena itu, kami dari BPK datang meninjau langsung JLS,” ujar anggota VII BPK, Slamet Edy Purnomo.
Edy menjelaskan, kendala pembangunan JLS di ruas Banyuwangi-Jember terkait masalah teknis dan kebijakan. Terdapat perbedaan birokrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan holding.
“Namun, karena proyek ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, maka seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus melepas ego sektoral dan berfokus pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Brakkk! Gagal Salip Kendaraan, Yamaha N-Max Tabrakan Adu Depan di Genteng
Pihak-pihak terkait telah sepakat dan sejalan agar proyek tersebut bisa lekas kembali terlaksana. Ia berharap, hasil pertemuan bisa segera ditindaklanjuti.
Edy menyebut, anggaran pembangunan JLS ruas Banyuwangi-Jember telah disiapkan oleh pemerintah pusat sebanyak Rp 47,1 miliar dan nominal tersebut masih dalam perhitungan sementara.
“Target pelaksanaan nanti akan mengacu pada jadwal dari Kementerian PU. Mereka akan membentuk tim percepatan yang berkoordinasi dengan Perhutani, Pemda, dan PTPN. Jika semuanya sudah clear, maka tinggal masalah teknis di lapangan,” tutur Edy.
Edy menyatakan, JLS merupakan program prioritas nasional yang harus segera direalisasikan. Jika terus tertunda, menurut dia, konektivitas infrastruktur di lintas selatan akan terganggu.
Baca Juga: Aman Air Buka Penerbangan Seaplane Bali–Banyuwangi Awal 2026, Pariwisata Banyuwangi Siap Melesat!
