BANYUWANGI – Ini progress terbaru terkait pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang berlokasi di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Bangunan 200 kamar yang menyedot APBN sebesar Rp25 miliar tersebut ditarget rampung November mendatang.Kepala Dinas Pekerjaan umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (PU-BMCKRT) Banyuwangi, Mujiono mengatakan, anggaran sebesar Rp 25 miliar tersebut berasal dari APBN 2013-2014.
Berdasar kontrak yang ada, bangunan empat blok yang masing- masing terdiri atas empat lantai itu harus selesai dan diserahkan kepada Pemkab Banyuwangi November 2014. “Akhir tahun ini bisa ditempati,” ujarnya kemarin (14/8). Dikatakan, setiap blok rusunawa terdiri atas 50 kamar. Kamar tipe 45 berlokasi di lantai bawah, sedangkan sisanya kamar tipe 36. Setiap kamar dilengkapi fasilitas ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, toilet, dan dapur.
“Fasilitas lain, ada ruang pertemuan di lantai bawah,” kata dia. Mujiono mengungkapkan, meski dibangun dengan biaya APBN, Pemkab Banyuwangi menyediakan lahan seluas lima hektare untuk rusunawa tersebut. penyediaan lahan itu sudah melalui kesepakatan pemkab dan DPRD Banyuwangi. Selain itu, Pemkab Banyuwangi kebagian jatah melengkapi infrastruktur rusunawa tersebut. Oleh karena itu, pemkab menggerojok dana APBD sebesar Rp 2 miliar untuk melengkapi infrastruktur bangunan yang diproyeksi disewakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
Dana sebesar Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD 2014 itu digunakan membangun akses masuk rusunawa, ruang terbuka hijau (RTH), air bersih, dan sanitasi. “Tahun 2015 akan dilakukan penyambungan jaringan listrik,” terangnya. Lebih jauh dikatakan, Kecamatan Kalipuro dipilih menjadi lokasi pembangunan rusunawa lantaran angka kemiskinan di wilayah tersebut cukup tinggi. Nah, salah satu fungsi rusunawa tersebut adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga berpenghasilan rendah, tepatnya mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 500 ribu per bulan.
“Masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya pedagang asongan, nelayan, buruh, dan lain-lain, bisa memanfaatkan rusunawa tersebut,” terang Mujiono. Mujiono mengaku, sudah banyak masyarakat yang menyatakan minat menyewa rusunawa itu. Hanya, pihaknya belum bisa memastikan prosedur penyewaan dan tarif kamar rusunawa tersebut. Pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian PU terlebih dahulu. “Yang pasti, harus ada perjanjian sewa rusunawa tidak dialihkan kepada orang lain,” cetusnya. (radar)
