BANYUWANGI – Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ditanggapi serius Pemkab Banyuwangi. Bupati Abdullah Azwar Anas sedang mempersiapkan kebijakan dan aksi nyata untuk follow up rekomendasi Komnas HAM tersebut. Dalam beberapa hari ke depan, Bupati Anas akan mengumumkan paket kebijakan terkait tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Belum diketahui secara jelas apa saja kebijakan yang dipersiapkan untuk merespons rekomendasi Komnas HAM yang dipimpin Ifdal Kasim tersebut. Menurut Bupati Anas, golden share pengelolaan tambang emas sudah menjadi keputusan final pemerintah daerah. “Kita akan kerja keras untuk mendapatkan hak rakyat Banyuwangi,” jelas Bupati Anas.
Sebelum rekomendasi Komnas HAM itu turun, Bupati Anas mengaku tidak mengenal lelah untuk mendapatkan golden share atau saham teritorial itu. Dia beralasan, golden share merupakan hak rakyat Banyuwangi yang wajib diperjuangkan pemerintah. “Sebagai bupati dan rakyat Banyuwangi, saya bertekad rakyat Banyuwangi harus mendapat manfaat yang besar dari tambang emas,” tegasnya.
Hanya melalui golden share itu pendapatan tambang emas itu bisa di kontrol melalui APBD. Sebab, emas di Gunung Tumpang Pitu merupakan anugerah Allah, maka rakyat wajib merasakan hasilnya secara maksimal. Demi mendapatkan manfaat maksimal, salah satunya melalui golden share. Tanpa golden share, Banyuwangi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal demi kesejahteraan rakyat. “Melalui golden share, pendapatan tambang emas bisa dikontrol dan diawasi secara terukur,” jelasnya.
Pemkab Banyuwangi berpikir keras dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait tambang emas agar hasilnya maksimal. Oleh karena itu, kebijakan apa pun yang akan diambil tentu berdasar kepentingan rakyat Banyuwangi. “Dalam hitungan hari, kita sudah ambil kebijakan. Mohon doanya semoga perjuangan kita berhasil,” harapnya. (radar)
