Stop TKI ke Timteng Selamanya

0
397


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Kejengkelan Pemerintah Republik Indonesia terhadap perlakuan negara di Jazirah Arab kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tampaknya masih belum terturai. Kemarin (28/1), Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri,  mengatakan baru akan menghentikan moratorium pengiriman TKI ke Negara Timur Tengah pada Yaumil Kiyamah (hari kiamat).

Penegasan itu stop pengiriman TKI selamanya itu, disampaikan Menaker Hanif Dhakiri usai melantik para pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Banyuwangi di Auditorium Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  siang kemarin.

Hanif mengatakan, buruknya pelayanan kepada para TKI di beberapa negara Arab yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk tetap melaksanakan moratorium. “Di  sana (Timur Tengah), perlindungan untuk TKI tidak jelas, moratorium kita laksanakan  ilal yaumil kiyamah,” tegas Hanif.

Loading...

Dia juga menambahkan, Banyuwangi sebagai salah satu daerah pemasok TKI yang cukup besar di Indonesia, diharapkan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terutama tentang bahayanya jalur-jalur ilegal. “Masyarakat harus di edukasi bahayanya menjadi TKI non prosedural. Kita juga terus konsolidasikan dengan polisi, imigrasi, dan TNI. Karena banyakjalur ilegal yang digunakan ini sulit  dipantau,” jelasnya.

Hanif mengakui, jika pemerintah RI tidak ingin lagi ada kasus seperti kapal TKI yang karam di  perairan Johor, Malaysia. Karena itu, kata dia, dari daerah harus banyak disosialisasikan tentang program-program pemberangkatan TKI yang legal.

“Kita sedang upayakan terus perbaikan  tata kelola penempatan TKI.  Supaya lebih baik, lebih murah, lebih cepat dan lebih aman,” ujar mantan anggota DPR RI itu. Pemerintah sendiri, kata Hanif,  kini sedang mengembangkan beberapa program seperti layanan terpadu satu atap, kemudian desa  migran produktif yang dapat  memberikan layanan migrasi  hingga tingkat desa.

Karena itu,  dia berharap pemerintah daerah  bisa membantu pemerintah pusat  untuk ikut menyosialisasikan jalur legal dan mencegah penggunaan jalur ilegal. “Kita juga akan maksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membekali calon tenaga kerja, saat ini sedang menunggu Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya, setelah itu bisa difungsikan,” ujar  mantan ketua PC PMII tersebut.  (radar)

Loading...

Baca Juga :