Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani angkat bicara terkait gaduh rebutan Pantai Boom antara Pemkab Banyuwangi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur. Ipuk sudah meminta jajaran Pemkab Banyuwangi untuk cooling down dan lebih banyak melakukan langkah koordinasi.
“Kita minta teman-teman untuk cooling down. Dan lebih bayak kordinasi. Tidak ada lagi saling klaim mengklaim,” jelasnya, Selasa, 26 November 2024.
Baca Juga
Ipuk mengatakan, yang lebih penting saat ini adalah bagaimana Pantai Boom bisa bermanfaat secara ekonomi bagi Banyuwangi. Sehingga bisa memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh dijelaskan, Pemkab Banyuwangi ingin memanfaatkan aset ini untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, dirinya akan terus melakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak provinsi Jawa Timur.
Dirinya tidak menginginkan penyelesaian persoalan ini dilakukan di Pengadilan. Sebab, jika itu terjadi akan memakan energi yang tidak sedikit.
“Jangan sampai (ke pengadilan), itu akan melelahkan kita bersama. Kita cari jalan keluarnya,” tegasnya.
Mengenai rencana sertifikasi lahan Pantai Boom, Ipuk mengaku hal itu masih dalam proses pembahasan. Dirinya belum bisa menyampaikan secara detail langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan.
“Kita tidak bisa bicara banyak dulu sebelum nanti semua ‘clear’. Kalau sudah ‘clear’ kita sampaikan. Yang penting ada usaha menjaga aset,” ujarnya.
Sebelumnya, terjadi saling klaim kepemilikan lahan di Pantai Boom antara Pemkab Banyuwangi dan Dishub Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk klaim, Dishub Provinsi memasang sejumlah patok. Sedangkan Pemkab memasang plang aset.
Konflik ini mulai mereda setelah Komisi I DPRD Banyuwangi mempertemukan kedua belah pihak. Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPRD Banyuwangi itu disepakati persoalan ini akan diselesaikan melalui pembicaraan tingkat pimpinan. Selain itu, pertemuan tersebut juga menyepakati pencabutan patok dan plang yang dipasang di Pantai Boom.
Baca Juga
Like