ngopibareng.id
Masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta. Keduanya memang sama-sama memberikan perlindungan di bidang kesehatan. Namun dari sisi manfaat, mekanisme, dan prinsip penyelenggaraan, keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Salah satunya, pelayanan kesehatan menggunakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak ada plafon biaya.
PPS Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Haidiar Zulmi Farensi, menjelaskan, Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan program yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI), menurutnya, Warga Negara Asing (WNA) yang telah tinggal di Indonesia minimal 6 bulan juga dapat terdaftar menjadi peserta JKN.
“WNA dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta JKN melalui perusahaan tempat mereka bekerja dan berhak mendapatkan pelayanan yang setara dengan peserta lainnya,” jelas Rensi di sela kegiatan Banyuwangi Career Expo, Jumat, 3 Oktober 2025.
Rensi menjelaskan, adaperbedaan pada mekanisme pendaftaran yaitu Program JKN tidak melakukan seleksi peserta berdasarkan riwayat kesehatan. Bahkan peserta dengan penyakit kronis sekalipun tetap bisa menjadi bagian dari program ini.
Selain itu, besaran iuran yang dikenakan tidak ditentukan berdasarkan risiko individu, melainkan berdasarkan kelas kepesertaan rawat inap yang dipilih. Penetapan kelas rawat inap peserta JKN. menurutnya, masih menggunakan tingkatan kelas, yaitu kelas I, Kelas II, dan kelas III.
“Iuran Program JKN juga tergolong sangat terjangkau. Mulai dari Rp35.000 per orang per bulan. Selain itu, kepesertaan dalam program JKN tidak dibatasi usia, dari bayi sampai lansia semua bisa menjadi peserta,” tambah Rensi.
Baca Juga
Dari sisi manfaat, cakupan manfaat Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan sangat luas. Karena pelayanan kesehatan yang dijamin diberikan berdasarkan indikasi medis peserta. Tidak hanya penyakit ringan, penyakit berat hingga tindakan medis kompleks juga dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Dijelaskannya, peserta tidak dibatasi oleh plafon biaya pengobatan selama tindakan tersebut sesuai dengan indikasi medis yang ditentukan oleh dokter. BPJS Kesehatan bahkan menjamin biaya pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan berjangka waktu lama atau bahkan berlangsung seumur hidup.
“Seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, penderita talasemia dan hemofilia, pasien yang menjalani pengobatan kanker, insulin untuk penderita diabetes, dan lain sebagainya,” ungkap Rensi.
Rensi juga menegaskan, peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan di seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di domisili KTP. Dengan jaringan fasilitas kesehatan yang sangat luas, peserta JKN bisa berobat dimanapun selama mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku.
“Program JKN tidak menggunakan sistem reimbursement, sehingga peserta tidak perlu repot mengajukan klaim setelah berobat. Seluruh biaya pelayanan kesehatan peserta akan dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama,” terang Rensi, panggilannya.
Salah satu peserta JKN, Hariyanto, warga Kecamatan Srono, mengaku sangat merasakan manfaat dari program ini. Sejak beberapa tahun terakhir ia harus menjalani perawatan rutin akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Setiap minggu dia harus menjalani cuci darah dua kali.
“Biayanya tidak sedikit, tapi berkat JKN semua biaya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Saya juga tidak perlu repot reimbursement, saya hanya perlu fokus pengobatan saja, yang terpenting adalah saya rutin bayar iuran tepat waktu, insyallah tidak akan ada kendala,” ujar Hariyanto.
Hariyanto berharap, Program JKN dapat terus berjalan dan semakin meningkatkan kualitas layanannya. Menurutnya, banyak masyarakat yang sangat terbantu, terutama mereka yang harus menjalani perawatan jangka panjang dengan biaya besar seperti dirinya.
