sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Harapan masyarakat Bali untuk memiliki jalur bebas hambatan yang menghubungkan ujung barat hingga kawasan tengah Pulau Dewata kembali menemukan titik terang.
Pemerintah pusat menetapkan strategi baru dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi setelah proyek ini sempat tersendat akibat minimnya minat investor.
Salah satu perubahan paling signifikan adalah keputusan pemerintah untuk membagi proyek tol menjadi beberapa segmen pembangunan.
Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan bisnis dan risiko investasi.
Dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, pemerintah secara resmi menawarkan kembali proyek Tol Gilimanuk–Mengwi kepada investor global dengan skema yang dinilai lebih fleksibel dan menguntungkan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) telah menetapkan linimasa baru.
Lelang ulang proyek tol ini ditargetkan berlangsung pada kuartal IV tahun 2026, dengan fokus utama pada Segmen I Pekutatan–Soka–Mengwi sepanjang 42,1 kilometer.
Segmen “Manis” Jadi Andalan Investor
Segmen Pekutatan–Soka–Mengwi disebut sebagai “ruas manis” karena memiliki potensi volume lalu lintas kendaraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan ruas barat lainnya.
Kawasan ini menghubungkan wilayah strategis Tabanan hingga Badung yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali.
Nilai investasi tahap awal untuk segmen ini diperkirakan mencapai Rp 11,04 triliun.
Pemerintah berharap, ruas tersebut dapat menjadi tulang punggung ekonomi baru Bali sekaligus pintu masuk bagi investor untuk melanjutkan pembangunan segmen lain.
Sementara itu, untuk ruas Gilimanuk–Pekutatan yang dinilai kurang menarik secara komersial namun sangat vital dari sisi konektivitas Pulau Bali dengan Jawa, pemerintah berencana mengambil alih biaya konstruksi melalui dukungan APBN.
Strategi ini diambil guna meringankan beban investor, sehingga keberlangsungan proyek tetap terjaga.
Skema yang ditawarkan tetap menggunakan model Design–Built–Finance–Operate–Maintain–Transfer (DBFOMT) dengan masa konsesi mencapai 50 tahun.
Page 2
Page 3
Di tengah optimisme pemerintah, persoalan mendesak justru muncul di tingkat masyarakat.
Penetapan Lokasi (Penlok) Tol Gilimanuk–Mengwi diketahui akan berakhir pada 7 Maret 2026.
Kondisi ini memicu keresahan mendalam bagi warga terdampak di 64 desa di Kabupaten Tabanan dan 33 desa di Kabupaten Jembrana.
Sejak lahan mereka masuk dalam penlok, ribuan warga mengaku berada dalam situasi serba tidak pasti. Status kepemilikan aset seolah “membeku”.
Mereka tidak dapat menjual tanah, menjadikannya jaminan ke bank, bahkan enggan merenovasi rumah karena khawatir terkena penggusuran sewaktu-waktu.
Ketidakpastian semakin membesar jika hingga Maret 2026 belum ada kejelasan lanjutan.
Apabila pemerintah memutuskan mengubah trase jalan, maka seluruh proses administratif—mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga sosialisasi ke masyarakat—harus diulang dari nol.
Pemerintah Berpacu dengan Waktu
Kementerian PU saat ini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pembaruan studi kelayakan (Final Business Case) dan desain dasar proyek.
Dokumen tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025, tepat sebelum masa berlaku penlok berakhir.
Penyelesaian dokumen ini menjadi kunci utama agar proyek tidak kembali terhenti dan proses lelang ulang dapat berjalan sesuai jadwal pada akhir 2026.
Jika seluruh tahapan berjalan mulus, Tol Gilimanuk–Mengwi—yang juga dikenal dengan nama Tol Jagat Kerthi—tidak hanya menawarkan efisiensi waktu tempuh, tetapi juga dirancang terintegrasi dengan sejumlah kawasan strategis nasional.
Terhubung Kawasan Wisata dan Logistik
Beberapa kawasan yang akan terintegrasi dengan proyek tol ini antara lain:
-
KBS Park (Taman Kerthi Bali Semesta), destinasi wisata hasil kolaborasi dengan Paramount Pictures di Pekutatan yang digadang-gadang menjadi salah satu theme park terbesar di Asia Tenggara.
-
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, yang berfungsi mendukung distribusi logistik hasil perikanan dan juga masuk dalam daftar PSN.
Integrasi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi Bali, khususnya di wilayah barat yang selama ini tertinggal dibandingkan kawasan selatan.
