ngopibareng.id
Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran digitalisasi Bansos di Banyuwangi sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Saat ini, sebanyak 300.343 kepala keluarga di Kabupaten Banyuwangi telah mendaftar dalam program bansos digital.
Pendaftaran bansos digital telah dimulai pada 18 September 2025 dan berakhir pada 15 Oktober 2025. Pemkab Banyuwangi memastikan uji coba pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi berjalan semaksimal mungkin. Secara total, pemerintah pusat menargetkan sebanyak 320 ribu pendaftar. Digitalisasi bansos ini bertujuan penyaluran tepat sasaran.
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi Choiril Ustadi, mengatakan, target yang dipatok tidak terbatas pada angka capaian. Target utamanya yakni mendorong warga yang merasa butuh bansos bisa mendaftarkan diri. Baik secara mandiri maupun melalui agen perlindungan sosial (perlinsos).
“Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelasnya, Selasa, 7 Oktober 2025.
Ustadi menegasakan, di sisa waktu yang ada, pihaknya akan mendorong warga yang merasa membutuhkan bansos namun belum mendaftar, untuk segera mendaftar. Mereka bisa mendaftar secara mandiri apabila memiliki perangkat telepon pintar dan memiliki identitas kependudukan digital.
“Atau mendaftar melalui agen perlinsos yang ada,” terangnya.
Baca Juga
Ustadi mengatakan, pada tenggat waktu pendaftaran bansos digital, memungkinkan jumlah pendaftar lebih sedikit atau melebih target. Namun ini tidak menjadi persoalan.
“Itu tidak apa-apa, memang sejak awal sudah disiapkan untuk itu. Tidak wajib semua orang harus daftar. Kami fokus pada yang merasa membutuhkan bansos,” katanya.
Dijelaskannya, dari sekitar 300 ribu warga yang telah mendaftar, mayoritas mendaftarkan diri melalui agen perlinsos. Agen perlinsos di Banyuwangi jumlahnya ribuan. Mereka terdiri dari pendamping program keluarga harapan, operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kader dasawisma, hingga kepala organisasi perangkat daerah, camat, hingga lurah.
“Kalau data yang masuk, banyak yang melalui agen. Sebagai contoh pendaftar dari penerima program PKH saja. Itu sebanyak 48 ribu dan 60 persennya tidak punya HP atau HP-nya tidak support untuk mengakses IKD,” terangnya.
Masyarakat yang merasa membutuhkan bansos dari pemerintah diimbau untuk mendaftarkan diri hingga batas waktu pendaftaran.
“Kami minta agar masyarakat mendaftar secara sukarela,” ujarnya.
Like
