RadarBanyuwangi.id – Sebanyak 80 desa/kelurahan di 14 kecamatan di wilayah pesisir Banyuwangi dinyatakan berpotensi terdampak jika terjadi bencana tsunami.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto mengakui bahwa 80 desa pesisir di Banyuwangi berpotensi terjadi bencana tsunami, sehingga dilakukan berbagai upaya mitigasi.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyuwangi, lanjut Danang, partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan terus dibangun dan ditingkatkan.
“Salah satunya dengan membentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ditetapkan tahun 2022 dengan surat keputusan bupati,” katanya.
Wujud nyata dan langkah konkretnya adalah diselenggarakannya ekspedisi pesisir oleh relawan FPRB dengan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana tsunami, khususnya di 80 desa/kelurahan yang berada di wilayah pesisir, mulai bulan Mei hingga Oktober 2024.
“Maksud dan tujuan dari kegiatan ekspedisi adalah mengetahui tingkat ketangguhan 80 desa di pesisir Banyuwangi yang berpotensi terjadi tsunami. Sekaligus memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat,” terang Danang.
Penyerahan pataka ekspedisi FPRB dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyuwangi kepada relawan FPRB Banyuwangi di Pendapa Kantor Kelurahan Bulusan, Kalipuro, Senin (27/5/24). (Heppy FPRB untuk RadarBanyuwangi.id)
Masyarakat perlu diingatkan untuk selalu waspada, kemudian menyediakan data dasar ketangguhan bencana di unit pemerintah terkecil di Republik Indonesia ini.
“BPBD mengajak seluruh relawan FPRB untuk mensukseskan ekspedisi pesisir ini, ayo semua relawan terjun ke desa pesisir!,” seru Danang.
Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi Mahbub Junaidi mengatakan bahwa ekspedisi pesisir telah berlangsung mulai 27 Mei 2024 dan telah mengunjungi empat desa/kelurahan, yakni Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro; Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi; Desa Pondoknongko, Kecamatan Kabat; dan Desa/Kecamatan Blimbingsari.
Ruang lingkup kegiatan ini adalah sosialisasi kajian risiko bencana dan rencana kontigensi tsunami Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun.
Selain itu, penilaian ketangguhan desa, penilaian data base dan analisis penilaian ketangguhan desa, serta penyusunan rekomendasi terhadap peningkatan kapasitan masyarakat.
“Output dari ekspedisi pesisir FPRB adalah dokumen penilaian ketangguhan desa yang berisi baseline tingkatan desa tangguh bencana beserta rekomendasinya,” kata Mahbub.
Tidak hanya ekspedisi FPRB yang menjadi ikhtiar dalam rangka upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa terhadap potensi bencana tsunami di kawasan pesisir.
Page 2
Page 3
RadarBanyuwangi.id – Sebanyak 80 desa/kelurahan di 14 kecamatan di wilayah pesisir Banyuwangi dinyatakan berpotensi terdampak jika terjadi bencana tsunami.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto mengakui bahwa 80 desa pesisir di Banyuwangi berpotensi terjadi bencana tsunami, sehingga dilakukan berbagai upaya mitigasi.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyuwangi, lanjut Danang, partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan terus dibangun dan ditingkatkan.
“Salah satunya dengan membentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ditetapkan tahun 2022 dengan surat keputusan bupati,” katanya.
Wujud nyata dan langkah konkretnya adalah diselenggarakannya ekspedisi pesisir oleh relawan FPRB dengan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana tsunami, khususnya di 80 desa/kelurahan yang berada di wilayah pesisir, mulai bulan Mei hingga Oktober 2024.
“Maksud dan tujuan dari kegiatan ekspedisi adalah mengetahui tingkat ketangguhan 80 desa di pesisir Banyuwangi yang berpotensi terjadi tsunami. Sekaligus memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat,” terang Danang.
Penyerahan pataka ekspedisi FPRB dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyuwangi kepada relawan FPRB Banyuwangi di Pendapa Kantor Kelurahan Bulusan, Kalipuro, Senin (27/5/24). (Heppy FPRB untuk RadarBanyuwangi.id)
Masyarakat perlu diingatkan untuk selalu waspada, kemudian menyediakan data dasar ketangguhan bencana di unit pemerintah terkecil di Republik Indonesia ini.
“BPBD mengajak seluruh relawan FPRB untuk mensukseskan ekspedisi pesisir ini, ayo semua relawan terjun ke desa pesisir!,” seru Danang.
Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi Mahbub Junaidi mengatakan bahwa ekspedisi pesisir telah berlangsung mulai 27 Mei 2024 dan telah mengunjungi empat desa/kelurahan, yakni Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro; Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi; Desa Pondoknongko, Kecamatan Kabat; dan Desa/Kecamatan Blimbingsari.
Ruang lingkup kegiatan ini adalah sosialisasi kajian risiko bencana dan rencana kontigensi tsunami Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun.
Selain itu, penilaian ketangguhan desa, penilaian data base dan analisis penilaian ketangguhan desa, serta penyusunan rekomendasi terhadap peningkatan kapasitan masyarakat.
“Output dari ekspedisi pesisir FPRB adalah dokumen penilaian ketangguhan desa yang berisi baseline tingkatan desa tangguh bencana beserta rekomendasinya,” kata Mahbub.
Tidak hanya ekspedisi FPRB yang menjadi ikhtiar dalam rangka upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa terhadap potensi bencana tsunami di kawasan pesisir.
