BANYUWANGI- Sektor ekonomi masih menjadi fokus kegiatan pembangunan Banyuwangi tahun 2018. Selain fokus pada pembangunan sektor ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan juga masih menjadi prioritas Pemkab Banyuwangi.
Beberapa fokus pembangunan tahun 2018 itu menjadi fokus pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kabupaten yang berlangsung di Pendapa Sabha Swagata Blambangan dan Hotel Ketapang Indah kemarin (22/3).
Dalam kesempatan itu, Bupati Abdullah Azwar Anas membeberkan secara detail kondisi ekonomi global dan nasional. Anas menyebutkan, pada tahun 2018 target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,57 persen dan target PDRB ADHB sebesar Rp 64,1 triliun.
“Tema RKPD Banyuwangi 2018 memantapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan sektor unggulan pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan,” ungkap Bupati Anas. Para ahli memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 hingga 2018 masih akan relatif lambat akibat tekanan ekonomi global.
Realisasi pajak tahun 2015 dan 2016 tidak tercapai, akibatnya dana transfer 2017 ke kabupaten/kota relatif stagnan. Karena itu, kata Anas, tidak ada jalan lain bagi Pemkab Banyuwangi untuk lebih fokus, kerja lebih keras dan mencari solusi lebih konkret untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
“APBD besarnya hanya lima persen dari PDRB diharapkan menjadi stimulus guna menjaga kesinambungan bergeraknya ekonomi dan pengurangan disparitas wilayah. Inilah makna pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas mantan anggota DPR RI itu.
Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo W mengatakan, dalam musrenbang akan mematangkan beberapa keputusan yang telah diambil dalam Forum Perangkat Daerah (FPD). Dalam FPD yang digelar 9 Maret 2017 itu membahas usulan hasil Musrenbang kecamatan (bottom up) yang telah disinkronisasi dengan usulan SKPD (top down) menjadi Rancangan RKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1,1 triliun.
Salah satu yang dibahas dalam FPD adalah usul anggaran pembangunan infrastruktur guna menopang target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Anggaran bidang infrastruktur diusulkan mencapai Rp 390 miliar lebih yang berasal dari usul kecamatan sebesar Rp 53,1 miliar dan usul Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp 337,6 miliar.
Selain bidang infrastruktur, anggaran bidang pertanian diusulkan sebesar Rp 58,8 miliar, terdiri dari usulan kecamatan Rp 16,8 miliar dan SKPD sebesar Rp 42,0 miliar. Bidang Pendidikan sebesar Rp 107,8 miliar, terdiri dari usulan kecamatan sebesar Rp 22,4 miliar dan usul SKPD sebesar Rp 85,3 miliar.
Sedangkan bidang kesehatan sebesar Rp 264,3 miliar, terdiri dari usulan kecamatan sebesar Rp 11,3 miliar dan SKPD sebesar Rp 252 miliar. (radar)
