BANYUWANGI – Bupati Abdullah Azwar Anas dan pimpinan DPRD meneken kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 kemarin (8/11). Dalam KUA PPAS itu, eksekutif dan legislatif sepakat belanja daerah Rp 2,94 triliun dan pendapatan daerah sebesar Rp 2,76 triliun.
Total pendapatan daerah tersebut berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksi mencapai Rp 388,61 miliar; dana perimbangan mencapai Rp 1,96 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 413,75 miliar.
Untuk pos belanja, eksekutif dan legislatif sependapat untuk menyediakan anggaran Rp 2,94 triliun dan pos pembiayaan daerah diestimasi mencapai Rp 181 miliar. Laporan resume hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD, Ismoko.
Di hadapan peserta rapat paripurna yang dipimpin ketua dewan, I Made Cahayan Negara tersebut. Ismoko mengatakan, penyusunan KUA APBD 2017 merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sedangkan PPAS adalah rancangan program dan kegiatan dengan patokan batas maksimal anggaran sebagai acuandalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) sebagai dasar penyusunan APBD. “PPAS merupakan tindak lanjut sekaligus penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran,” ujar Ismoko.
Adapun penyusunan PPAS untuk tahun anggaran 2017 dilakukan menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017,. PPAS dimaksud diarahkan pada penanganan permasalahan nasional yang harus ditanggulangi bersama, antara lain pengurangan angka kemiskinan; pengurangan angka pengangguran; peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; peningkatan pelayanan publik, khususnya infrastruktur; serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.
Bupati Anas mengaku bersyukur pembahasan KUA-PPAS 2017 berjalan lancar. Menurut Anas, saat ini banyak daerah belum bisa mengesahkan KUA-PPAS tahun 2017 lantaran daerah tersebut mengalami pemotongan dana alokasi khusus (DAU) dari pusat. Akibatnya, pemerintah daerah setempat kesulitan melakukan perencanaan neraca keuangan daerah.
“Banyuwangi Alhamdulillah. Karena tidak ada pemotongan DAU, pembahasan KUA-PPAS berjalan lancar,” ujarnya. Anas menambahkan, di KUA- PPAS 2017 ini pihaknya sudah memastikan kesulitan-k6esulitan masyarakat, misalnya masyarakat miskin yang kesulitan berobat, dan lain-lain dibagi habis secara bertingkat mulai desa dan kecamatan.
“Sehingga kabupaten tidak perlu mengurus hal-hal teknis terkait keperluan harian. Termasuk kita sudah menghitung bagaimana orang miskin yang sudah ikut BPJS, tetapi ketika dirujuk ke Surabaya, misalnya, ada kendala ketidakmampuan, itu akan diatasi di 2017,” imbuhnya.
Anas mengaku eksekutif juga telah mengakomodasi harapandewan pada KUA-PPAS tahun2017. Salah satunya ada subsidi sambungan listrik ke orang tidak mampu yang tinggal di daerah terpencil.
“Misalnya di Sarongan, orang tidak mampu butuh subsidi Rp 1,5 juta per rumah untuk bisa dialiri listrik. Ini akan kita anggarkan, sehingga keterjang kauan listrik di 2017 mencapai 90 persen lebih. Karena di tempat-tempat terpencil, menurut PLN tidak feasible,” pungkasnya. (radar)
