170 Tower Seluler Terindikasi Bodong

0
825

BANYUWANGI – Menara atau tower telekomunikasi yang didirikan tanpa izin tentunya merugikan banyak pihak. Dari segi ekonomi, pemerintah daerah dirugikan karena tower tidak berizin tidak memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Padahal retribusi tower cukup besar. Saat ini saja, berdasar penghitungan pemerintah, tower legal sekitar 300 unit yang ada di Banyuwangi berpotensi menghasilkan retribusi sebesar Rp 3 miliar per tahun. Dengan besaran retribusi plus minus dua persen per unit.

Data dari satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuwangi, ada sekitar 170-an tower tak berizin yang tersebar di wilayah Banyuwangi. Rata-tata mereka tidak mengantongi izin gangguan (HO) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah.

Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi Abdul Kadir melalui sekretaris BPPT Supriyadi mengatakan, ilegalnya sebuah tower karena tidak ada kejelasan pemilik. ‘Hampir semua tower yang tidak berizin itu diurus oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Parahnya, orang yang mengurus itu lebih dari satu dan tidak keterkaitan antara bidang yang satu dengan yang lain. “Misalnya bagian kontraktor hanya mengurusi pembangunan fisik tower. Sedangkan yang mengurus izin lain lagi.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | ... | Next → | Last