sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Rencana pembangunan jalan tol Ngawi–Bojonegoro–Tuban (Ngaroban) memasuki tahap krusial.
Pemerintah pusat memilih menutup rapat peta lahan yang akan menjadi jalur lintasan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Alasannya, informasi teknis itu dinilai bukan konsumsi publik dan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan.
Ridwan Hoesin, staf ahli tim penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tol Ngaroban, menegaskan bahwa kerahasiaan peta lahan diperlukan demi menjaga stabilitas kawasan yang bakal dilewati proyek.
Terutama delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan: lima desa di Kecamatan Ngawi, dua di Kasreman, dan satu di Geneng.
“Selain untuk menjaga keamanan lokasi, langkah ini juga dilakukan agar masyarakat pemilik lahan tidak terganggu sebelum sosialisasi resmi dimulai,” ujar Ridwan pada Rabu (16/2/22) silam, seperti dikutip dari Jawa Pos Radar Madiun.
Baca Juga: Jelang Duel Panas Liga Champions di San Siro! Rekor Pertemuan Inter Milan vs Liverpool: Siapa Lebih Superior?
Pendekatan Personal ke Warga Mulai Bulan Depan
Ridwan menerangkan, timnya akan mulai melakukan pemberitahuan dan wawancara langsung dengan warga yang lahannya masuk trase tol mulai bulan depan.
Metode itu dilakukan secara personal guna menjaring aspirasi masyarakat sebelum tahap pembebasan lahan dimulai.
“Wawancara tidak dilakukan sembarangan. Nanti akan didampingi perangkat daerah agar prosesnya tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Menurut Ridwan, panitia pembebasan lahan ditarget dibentuk pada April.
Pemerintah juga menyiapkan tim appraisal independen yang nantinya menentukan nilai dasar tanah. Penetapan harga final akan dilakukan melalui musyawarah dengan warga.
“Pendekatan sosial sangat penting. Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Kami ingin proses pelepasan lahan tetap manusiawi,” imbuhnya.
Baca Juga: Jadwal dan Syarat Seleksi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka Kemensos
Page 2
Di sisi penyusunan amdal, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian PUPR mendorong pengerjaannya dipercepat. Targetnya selesai dalam enam bulan ke depan.
“Begitu rampung, dokumen amdal akan segera diajukan ke KLHK sekitar Juli nanti,” tutur Ridwan.
Keberadaan amdal menjadi pintu utama untuk memastikan proyek tol dapat berjalan tanpa menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang berlebihan.
Baca Juga: Daftar 69 Desa di Bojonegoro Terdampak Pembangunan Tol Ngaroban, Koridor Penghubung Tengah–Utara Jawa
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengaku pihaknya masih menunggu informasi rinci mengenai sebaran titik jalur Ngaroban.
Ia mengatakan bahwa peta lahan yang beredar saat ini masih berupa gambaran kasar.
“Kalau studi kelayakannya sudah final, konsultan pasti akan berkomunikasi secara resmi ke pemkab. Kami juga ingin mengetahui detail lintasannya,” tegas Ony.
Proyek tol ini memiliki panjang 116,78 kilometer. Ony berharap keberadaan tol tidak sekadar menjadikan Ngawi sebagai daerah singgah. Pihaknya ingin ada nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin memaksimalkan peluang. Jangan sampai Ngawi hanya menjadi titik transit. Akses tol harus mampu menggerakkan pusat perekonomian lokal,” ungkapnya. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Rencana pembangunan jalan tol Ngawi–Bojonegoro–Tuban (Ngaroban) memasuki tahap krusial.
Pemerintah pusat memilih menutup rapat peta lahan yang akan menjadi jalur lintasan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Alasannya, informasi teknis itu dinilai bukan konsumsi publik dan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan.
Ridwan Hoesin, staf ahli tim penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tol Ngaroban, menegaskan bahwa kerahasiaan peta lahan diperlukan demi menjaga stabilitas kawasan yang bakal dilewati proyek.
Terutama delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan: lima desa di Kecamatan Ngawi, dua di Kasreman, dan satu di Geneng.
“Selain untuk menjaga keamanan lokasi, langkah ini juga dilakukan agar masyarakat pemilik lahan tidak terganggu sebelum sosialisasi resmi dimulai,” ujar Ridwan pada Rabu (16/2/22) silam, seperti dikutip dari Jawa Pos Radar Madiun.
Baca Juga: Jelang Duel Panas Liga Champions di San Siro! Rekor Pertemuan Inter Milan vs Liverpool: Siapa Lebih Superior?
Pendekatan Personal ke Warga Mulai Bulan Depan
Ridwan menerangkan, timnya akan mulai melakukan pemberitahuan dan wawancara langsung dengan warga yang lahannya masuk trase tol mulai bulan depan.
Metode itu dilakukan secara personal guna menjaring aspirasi masyarakat sebelum tahap pembebasan lahan dimulai.
“Wawancara tidak dilakukan sembarangan. Nanti akan didampingi perangkat daerah agar prosesnya tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Menurut Ridwan, panitia pembebasan lahan ditarget dibentuk pada April.
Pemerintah juga menyiapkan tim appraisal independen yang nantinya menentukan nilai dasar tanah. Penetapan harga final akan dilakukan melalui musyawarah dengan warga.
“Pendekatan sosial sangat penting. Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal dan menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Kami ingin proses pelepasan lahan tetap manusiawi,” imbuhnya.
Baca Juga: Jadwal dan Syarat Seleksi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka Kemensos
