sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Tim Badan Gizi Nasional (BGN) turun gunung ke Banyuwangi, Kamis (16/10). Dipimpin langsung Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, rombongan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Blambangan.
Tim BGN tersebut diterima langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Mujiono di pendapa Sabha Swagata Blambangan. Pertemuan ini juga dihadiri personel dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi, di antaranya Wakil Ketua DPRD Siti Mafrochatin Ni’mah, Kapolresta Kombespol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Banyuwangi Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya, perwakilan Lanal Banyuwangi, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Banyuwangi
Dadang mengatakan, tujuan kedatangan tim BGN ke Banyuwangi untuk melihat langsung dan melakukan monitoring terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi. “Kami ke Banyuwangi untuk melihat langsung dapur-dapur yang sudah melakukan operasional. Apakah sudah sesuai dengan standar operasional BGN atau belum. Kalaupun ada kekurangan, kita koreksi dan lakukan perbaikan sesuai prosedur operasional standar (SOP)-nya. Tujuannya supaya outcomenya sama, yakni dapur memberikan makanan sesuai standar gizi yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Harus Penuhi Standar
Standar BGN yang harus dipenuhi oleh dapur/SPPG mencakup empat aspek. Pertama adalah standar kecukupan kalori. Standar kedua adalah standar komposisi kandungan gizi atau persentase angka kecukupan gizi, yakni harus diperhatikan keseimbangan antara jumlah asupan karbohidrat, protein hewani/nabati dan seratnya. “Jumlah kebutuhan kalori dan kebutuhan gizi berbeda-beda antara anak SD, SMP, SMA, juga untuk ibu hamil dan menyusui. Semuanya harus diukur dan dipastikan sesuai oleh ahli gizi yang bertugas di SPPG,” kata Dadang.
Ia melanjutkan bahwa standar BGN yang ketiga yakni standar hiegienitas atau kebersihan. Sedangkan standar keempat adalah standar keamanan. Standar hiegenitas dan standar keamanan ini wajib diterapkan di semua SPPG. Baik hiegenitas dan keamanan mulai bahan baku, proses produksi, penditribusian dan penyimpanannya. “Ke empat standar BGN ini harus dipatuhi dan dipenuhi oleh semua pengelolaa SPPG,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Dadang juga mengajak pemerintah daerah untuk turut berkolaborasi menyukseskan program MBG. Salah satunya membantu SPPG untuk bisa memenuhi standar hiegenitas dan bisa mendapatkan sertifikas laik higienis dan sanitasi (SLHS). “Selain itu program MBG ini juga memiliki multiplier effect yang cukup besar bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” katanya.
Punya 38 SPPG
Saat ini di Banyuwangi terdapat 38 SPPG dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 111.805 pelajar mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren.
Sementara Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, pemkab siap berkolaborasi agar MBG di Banyuwangi berjalan dengan aman dan lancar. Salah satunya, pemkab menggelar pelatihan keamanan pangan bagi petugas penjamah makanan (pengelola) SPPG.
Saat ini jumlah petugas penjamah makanan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebanyak 448 orang. Selain itu, sudah 11 SPPG di Banyuwangi yang mendapatkan sertifikat SLHS. “Kami juga memerintahkan puskesmas untuk melakukan pendampingan dalam pengelolaan MBG, melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penerbitan SLHS bagi SPPG yang telah memenuhi standar,” pungkas Ipuk. (sgt)
