RADAR BANYUWANGI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ini tidak hanya memantau perkembangan pembayaran tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, tetapi juga fokus pada normalisasi sungai di Bekasi.
Dalam kunjungannya ke lokasi pelebaran dan pengerukan sungai, Dedi Mulyadi dihadapkan pada keluhan sejumlah ibu-ibu mengenai pembongkaran bangunan yang berada di pinggir sungai.
Dikutip dari Radar Bogor, salah satu ibu mengungkapkan kekhawatirannya dan meminta uang pengganti untuk membayar kontrakan karena mereka tidak memiliki tempat tinggal setelah bangunan mereka dibongkar.
“Uang pengganti Pak,” ungkapnya, menandakan kebutuhan mendesak mereka.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa akan ada uang pengganti bagi pemilik bangunan yang dibongkar.
“Ada, ada, nanti diganti,” tegasnya, memberikan harapan kepada para ibu yang hadir.
Para ibu pun menanyakan kapan pembayaran penggantian akan dilakukan. Dedi kemudian meminta data atau lokasi bangunan yang dibongkar untuk memverifikasi situasi tersebut.
“Yang waktu itu, saya bongkarin, datanya mana?” tanyanya. Namun, ibu-ibu menjelaskan bahwa data sudah ada di RW, tetapi tim Dedi Mulyadi belum menerima laporan dari pihak RW. “RW belum lapor ke saya,” jelasnya.
Merasa ucapannya tidak dipercaya, para ibu mengajak Dedi untuk mengunjungi lokasi yang dibongkar.
“Di pinggir kali, ayo Pak kita ke sana,” ajaknya, menunjukkan keseriusan mereka dalam menyampaikan keluhan.
Dedi Mulyadi kemudian menanyakan asal mula pendirian bangunan tersebut. Salah satu ibu menjelaskan bahwa lahan tersebut tidak dibeli dan tidak ada izin, mereka hanya mendirikan bangunan di pinggir sungai.
“Engga beli, saya cuma mendirikan bangunan. Saya engga duitnya buat beli lahan,” lanjutnya.
Gubernur menekankan bahwa bangunan yang didirikan di pinggir sungai tanpa izin dapat menyebabkan masalah, termasuk kebanjiran.
“Orang susah engga ada lahan, tapi gara-gara rumah di pinggir sungai, banjir, orang tambah susah,” ujarnya.
Page 2
Selasa, 1 April 2025 | 09:39 WIB
Page 3
RADAR BANYUWANGI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat ini tidak hanya memantau perkembangan pembayaran tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor, tetapi juga fokus pada normalisasi sungai di Bekasi.
Dalam kunjungannya ke lokasi pelebaran dan pengerukan sungai, Dedi Mulyadi dihadapkan pada keluhan sejumlah ibu-ibu mengenai pembongkaran bangunan yang berada di pinggir sungai.
Dikutip dari Radar Bogor, salah satu ibu mengungkapkan kekhawatirannya dan meminta uang pengganti untuk membayar kontrakan karena mereka tidak memiliki tempat tinggal setelah bangunan mereka dibongkar.
“Uang pengganti Pak,” ungkapnya, menandakan kebutuhan mendesak mereka.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa akan ada uang pengganti bagi pemilik bangunan yang dibongkar.
“Ada, ada, nanti diganti,” tegasnya, memberikan harapan kepada para ibu yang hadir.
Para ibu pun menanyakan kapan pembayaran penggantian akan dilakukan. Dedi kemudian meminta data atau lokasi bangunan yang dibongkar untuk memverifikasi situasi tersebut.
“Yang waktu itu, saya bongkarin, datanya mana?” tanyanya. Namun, ibu-ibu menjelaskan bahwa data sudah ada di RW, tetapi tim Dedi Mulyadi belum menerima laporan dari pihak RW. “RW belum lapor ke saya,” jelasnya.
Merasa ucapannya tidak dipercaya, para ibu mengajak Dedi untuk mengunjungi lokasi yang dibongkar.
“Di pinggir kali, ayo Pak kita ke sana,” ajaknya, menunjukkan keseriusan mereka dalam menyampaikan keluhan.
Dedi Mulyadi kemudian menanyakan asal mula pendirian bangunan tersebut. Salah satu ibu menjelaskan bahwa lahan tersebut tidak dibeli dan tidak ada izin, mereka hanya mendirikan bangunan di pinggir sungai.
“Engga beli, saya cuma mendirikan bangunan. Saya engga duitnya buat beli lahan,” lanjutnya.
Gubernur menekankan bahwa bangunan yang didirikan di pinggir sungai tanpa izin dapat menyebabkan masalah, termasuk kebanjiran.
“Orang susah engga ada lahan, tapi gara-gara rumah di pinggir sungai, banjir, orang tambah susah,” ujarnya.
