BANYUWANGI, KOMPAS.com – Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang rencananya akan “kick off” pada Oktober 2025, sebelum diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.
Tahapan digitalisasi bansos saat ini mulai memasuki uji coba pendaftaran, seperti yang tampak di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kamis (18/9/2025).
Hari pertama uji coba pendaftaran digitalisasi bansos dimulai di dua desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Baca juga: Digitalisasi Bansos Dimulai Oktober, Banyuwangi Kebut Perekaman e-KTP
Pendaftarannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), yakni pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.
Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.
“Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani.
Ipuk menuturkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program tersebut.
Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah mengatakan, selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi perlinsos ini, hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran.
“Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” kata dia.
Baca juga: Banyuwangi Libatkan Ribuan Agen Perlinsos untuk Sukseskan Pilot Project Digitalisasi Bansos
Andika menyampaikan, setiap warga bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi perlinsos.
Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.
Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi.
Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang.
Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.
“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” kata dia.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini
