Bertemu Menteri ATR/BPN, Bupati Anas Cari Solusi Konflik Pertanahan di Kawasan Hutan

0
268
Foto: banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI – Konflik pemanfaatan tanah oleh rakyat di kawasan hutan menjadi salah satu masalah yang terjadi di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Meskipun bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemkab Banyuwangi menaruh perhatian terhadap penyelesaian kasus tersebut.

Dilansir dari banyuwangikab.go.id, untuk itu, Bupati Abdullah Azwar Anas yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil di Kantor Kementrian ATR/BPN.

“Kami kemarin baru saja bertemu Pak Sofyan Djalil. Ada 13 bupati dari berbagai daerah sebagai anggota Apkasi. Salah satu fokusnya adalah membahas permasalahan pemanfaatan tanah oleh rakyat di kawasan hutan yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Kami berupaya mencari solusi bersama yang terbaik bagi warga,” kata Bupati Anas saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Bupati Anas menjelaskan, konflik pertanahan tersebut terjadi karena beberapa hal. Di antaranya perbedaan pandangan antara warga yang menempati kawasan hutan dan hak guna usaha (HGU) dengan BUMN maupun swasta.

Loading...

“Selama ini warga menuntut kejelasan status hukum atas lahan tersebut kepada pemerintah daerah. Padahal, kewenangan wilayah kehutanan ada di pemerintah pusat. Maka perlu ada kebijakan dari pemerintah pusat guna penyelesaiannya,” ujarnya.

Lanjutkan Membaca : First |1 | 2 | 3 | Next → | Last

Baca :
Tekan Penyebaran Corona, Banyuwangi Atur Jam Operasional Pusat Perbelanjaan-Pasar Modern