GENTENG-Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang ada di setiap pemerintah desa di Kabupaten Banyuwangi, ternyata hingga kini masih belum maksimal. Malahan, masih banyak pemerintah desa yang belum membentuknya.
Penegasan itu disamaikan oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM) Kabupaten Banyuwangi, Zein Kastolani dalam acara sosialisasi MEA di IAI Ibrahimy, Genteng, Rabu (15/11). “Banyak yang belum masuk kategori baik,” cetus Zein Kastolani.
Menurut Zein, dari 189 desa di Kabupaten Banyuwangi, hingga kini baru 123 desa yang memilki BUMDes. Dari jumlah BUMDes itu, hanya 84 BUMDes yang masuk kategori sehat. “Hanya 84 BUMDes yang sudah maksimal,” katanya.
Untuk mengawal dan meningkatkan kapasitas BUMDes itu, pihaknya melakukan upaya dengan menggandengkan BUMDes dengan perguruan tinggi (PT) di Banyuwangi. “Kita sudah melakukan pendampingan dengan melibatkan perguruan tinggi,” jelasnya.
Zein menyebut sebenarnya banyak peluang yang bisa dilakukan BUMDes, termasuk variasi produk yang dijual. Sehingga, tidak harus berbentuk kerajinan. Kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok, juga sangat baik dijual melaui BUMDes.
Bahkan, di sejumlah desa BUMDes sudah mulai mengelola dengan bermitra dengan bank melalui Laku Pandai. Dengan kemitraan itu, masyarakat bisa melakukan transaksi layaknya di bank. “Ada yang berbentuk Laku Pandai, orang bisa transaksi bank di tempat itu,” cetusnya.
Sementara itu, ketua BUMDes Lembu Suro, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Supriyadi, mengatakan BUMDes yang dikelola berkembang cukup baik. Selain penguatan laporan dan manajemen, pemilihan jenis produk yang dijual juga penting.
BUMDes yang tidak berkembang, itu karena salah memilih jenis usaha dan banyak yang tergiur dalam transaksi keuangan, seperti simpan pinjam. “Banyak yang suka simpan pinjam, padahal itu sulit berkembang,” jelasnya.
BUMDes yang dia kelola, terang dia, saat ini mengutamakan penjualan produk yang nyata sepeti penyediaan lapak untuk UMKM, atau jasa pengelolaan parkir RTH Maron. Dengan model seperti ini, pendapatan setiap bulan bulan mencapai Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. “Alhamdulillah, setiap bulan kita bisa menyetor ke kas desa,” katanya. (radar)
